Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Prijanto menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi ke 109 koordinator lapangan (korlap) yang akan mensosialisasikannya ke juru parkir (jukir) diseluruh wilayah mengenai pelaksanaannya.
"Pelaksanaannya akan kita lakukan dalam bulan ini," kata Wagub di Balaikota Jakarta, Senin.
Prijanto mengimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut dan selalu meminta karcis parkir jika sedang parkir di salah satu ruas jalan yang dikelola Pemprov DKI.
Karena selama ini banyak terjadi kebocoran di penghasilan parkir karena para jukir tidak melaporkan pendapatan sebenarnya yang dibuktikan dengan bonggol karcis parkir.
Pengguna lahan parkir pun seringkali tidak meminta karcis parkir karena dianggap tidak butuh namun dengan program insentif baru tersebut diharapkan agar masyarakat rajin meminta karcis parkir sebagai bukti administratif bagi UPT Perparkiran.
"Sistem ini bukan semata-mata mengejar PAD, tapi bagi saya untuk tertib administrasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang kan susah untuk mempertanggungjawabkan. Seperti parkir di Gunung Sahari yang ramai ternyata dianggap sepi dan tidak ada buktinya lewat karcis," ujar Wagub.
Dengan menjalankan program itu, Wagub mengatakan pihaknya sekaligus melakukan penertiban terhadap para jukir yang resmi dan tidak resmi.
"Sekarang itu karena tidak ada karcis, tidak jelas, siapa yang petugas resmi, mana yang preman. Kedepan nanti akan jelas, juru parkir ada surat tugas, tanda pengenal dan rompinya," paparnya.
Kepala Unit Pelaksana Terpadu (UPT) Parkir Benjamin Bukit menjelaskan sistem ini akan diterapkan di 415 lokasi parkir yang dikelola DKI Jakarta sesuai yang tercantum dalam SK Gubernur Nomor 86 tahun 2006.
"Diantaranya di Melawai, Blok M, Grogol, Kelapa Gading," ujarnya.
Jika parkir di 415 kawasan yang dikelola Pemprov, Wagub mengimbau masyarakat meminta karcis dari 2.393 jukir resmi UPT Perparkiran.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
