"Jadi dampak dari rasionalisasi tentu saja yang pertama adalah efisiensi karena dengan 25 perusahaan kita akan likuidasi dan divestasi tentu akan berpengaruh pada penurunan beban usaha Pertamina," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati di Jakarta, Jumat.
Nicke juga menambahkan bahwa yang kedua adalah fokus ke perusahaan-perusahaan yang masih aktif dan juga memberikan nilai tambah bagi Pertamina grup.
"Dua langkah ini yang kita jadikan dasar dalam kita menerapkan perusahaan-perusahaan yang akan kita rasionalisasi," kata Dirut Pertamina tersebut.
Sedangkan perusahaan-perusahaan yang aktif, Pertamian akan membedakan adanya perusahaan yang masih harus tetap ada karena secara hukum diminta jadi contohnya seperti perusahaan-perusahaan di hulu di mana untuk masing-masing wilayah kerja itu harus ada satu perusahaan tersendiri.
"Di sektor hulu sendiri ada 77 anak perusahaan yang masing-masing mengelola satu wilayah kerja, sehingga nanti sebanyak 77 perusahaan ini akan ditutup setelah selesai atau berakhirnya production sharing contract atau PSC kontrak dengan pemerintah," kata Nicke.
Sedangkan yang kedua, menurut dia, adalah perusahaan-perusahaan kilang yang dikerjasamakan dengan pihak lain, ini pun dibentuk dengan bentuk perusahaan patungan atau joint venture tersendiri.
"Dan yang ketiga adalah perusahaan-perusahaan IPP (produsen listrik swasta) yang menyediakan listrik, inipun secara hukum harus dibentuk perusahaan tersendiri yang nantinya jika masa BOT-nya (build, own and transfer) selesai kemudian akan kita tutup juga," ujar Nicke.
Sedangkan untuk Perusahaan-perusahaan lain yang secara hukum tidak diperlukan harus jadi satu perusahaan, ini yang akan dilihat kembali oleh Pertamina kemungkinan untuk dilakukan merger.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2020
