"Presiden terpilih harus tegas. Selama ini presiden tidak pernah mempergunakan haknya," kata Bara dalam diskusi "Menjawab Tantang Ekonomi Politik Indonesia 2009-2014" yang digelar Indonesia Centre For Responsive Politics (ICRP) di Jakarta, Jumat.
Sikap tegas presiden, katanya, sangat diperlukan untuk menjaga hubungan eksekutif dengan legislatif yang lebih konstruktif ke depan.
Menurut dia, sikap tegas juga harus ditunjukkan presiden kepada parpol yang mencoba memaksa menyodorkan calon menteri yang tidak qualified.
"Hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi, kalau ada parpol yang memaksa, presiden bisa melaporkan ke rakyat," kata anggota Congressional Fellow itu.
Dia berharap kalangan parpol anggota koalisi pemenang pemilu presiden untuk menawarkan tradisi baru, dengan mengusulkan calon menteri yang bukan anggotanya.
"Parpol bisa mencalonkan satu atau dua menteri, tapi dia bukan bagian resmi dari parpol dimaksud. Calon ini dari orang independen qualified dan memiliki ideologi yang sama dengan parpol," katanya.
Apabila calon menteri yang diusulkan parpol tidak qualified, kata Bara, presiden harus berani berkata tidak.
Dia mengatakan, presiden juga perlu meningkatkan kapasitasnya dengan membentuk unit-unit khusus.
"Presiden memerlukan unit yang dapat dipercaya. Selama ini unit khusus yang dibentuk kurang diberdayakan. Kalau parpol menentang pembentukan unit ini, presiden harus jalan terus," katanya.
Ketegasan presiden diperlukan sebagai upaya mendorong berfungsinya mekanisme checks and balances antara eksekutif dengan legislatif, dimana kedua belah pihak sama-sama bisa saling
mengontrol.
Ditanya apakah ini tidak membuat Indonesia kembali ke masa lalu (setback), Bara mengatakan hal seperti itu tidak perlu dikhawatirkan karena di era demokratisasi ini, kontrol terhadap kekuasaan presiden itu sangatlah kuat.
"Di era civil society ini rakyat dan pers sangat powerfull," katanya.
Bara juga mengharapkan parlemen terpilih bisa menunjukkan kearifan dengan mendorong bagaimana pemerintahan bisa berhasil.
"Anggota parlemen bisa menunjukkan kepada rakyat punya peran atas keberhasilan pemerintahan. Bukan memaksakan kepentingan-kepentingan jangka pendek," katanya.
Dia berpendapat dipilihnya Boediono sebagai calon wakil presiden oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai manifestasi buruknya citra parpol.
"SBY merasa lebih baik mengambil cawapres dari kalangan independen, bukan dari parpol," katanya.
Menyangkut pernyataan Boediono akan mendikte kebijakan SBY bila nanti terpilih, Bara Hasibuan mengatakan dalam sistem presidensial, yang mengambil kebijakan-kebijakan strategis adalah presiden.
"Wakil presiden bisa saja memberi usulan, tapi keputusan final ada pada presiden. Di negara demokrasi, setiap kebijakan yang diambil pemerintah tujuannya adalah menyejahterakan rakyat. Kita
bukan lagi hidup di zaman otoritarian, kalau ada kebijakan yang tidak pro pada kesejahteraan, akan ditentang rakyat," katanya.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
