"Banyaknya peraturan pemerintah membuktikan bahwa Indonesia bukan penganut sistem neoliberalisme," Boediono di Jakarta, Selasa malam ketika adakan dialog dengan para blogger se-Jakarta.
Boediono menyebutkan sistem neoliberalisme pada dasarnya memberikan kebebasan pada pasar tanpa adanya sanksi.
Ia menegaskan sistem neoliberalisme itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Boediono yang baru-baru ini telah menyatakan mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia menjelaskan pula bahwa pemerintah mempunyai peran dalam membangun menciptakan dan mengembangkan ekonomi nasional.
Padahal sistem neoliberalisme hanya memberikan peranan yang sangat minim dalam ekonomi nasional.
Dalam kesempatan itu, Boediono ditanya tentang adanya keikutsertaan dalam kegiatan bisnis, ia mengatakan, jika nanti terpilih sebagai wakil presiden maka harus ada aturan yang mengatur kegiatan bisnis para pejabat dan keluarganya.
"Harus ada peraturan yang mengatur bisnis pejabat dan keluarganya, tapi saya belum bisa mengatakan bentuk peraturan tersebut", kata Boediono yang merupakan mantan Menko perekonomian.
Penyusunan peraturan tersebut bisa disusun dengan melakukan studi perbandingan terhadap peraturan sejenis yang telah ada di negara-negara lainnya.
Ditanya tentang kesiapannya memasuki pemilihan presiden dan wakil presiden pada tanggal 8 Juli 2009 ia menegaskan bersama capres Susilo Bambang Yudhoyono telah siap untuk menang ataupun kalah.
"Kami siap menang ataupun kalah," ujar Boediono sambil menegaskan bahwa jika menang maka ia mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
