"Usulan itu sangat bagus, apalagi kini rata-rata pelajar tidak hanya SLTP namun juga sebagian anak-anak SD sudah akrab dengan komputer dan internet, jadi kalau mereka sendiri ketinggalan tentu bisa membuat guru minder karena gagap teknologi," kata anggota DPRD Kaltim, Abdul Hadi di Samarinda, Selasa.
Ia mendukung penuh usulan Mendiknas tersebut, dalam kunjungan ke Kaltim belum lama ini.
Dalam kunjungan itu, Mendiknas menyatakan salut dengan berbagai program yang dijalankan Kaltim, antara lain menjalankan program wajib belajar (Wajar) 12 tahun, padahal tingkat nasional baru diwajibkan Wajar sembilan tahun.
Dalam kunjungan itu, Mendiknas juga menyaksikan menandatangan MoU (nota kesepahaman bersama) antara Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak dengan 14 bupati/walikota se-Kaltim untuk memberikan insentif Rp1 juta/guru/bulan serta penegasan kembali alokasi dana 20 persen dari APBD untuk pendidikan.
Melihat berbagai program untuk majukan dunia pendidikan itu, Mendiknas mengaku salut atas kebijakan pemerintah daerah di Kaltim dan mengusulkan untuk meningkatkan kulitas guru maka setiap mereka perlu memiliki satu laptop.
Namun, ia berharap agar program menyediakan satu laptop untuk masing-masing guru ini tidak terlalu membebani APBD, baik APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.
"Jadi perlu pembicaraan antara DPRD dengan pihak pemerintah daerah, khususnya mencarikan jalan keluar yang tujuannya jangan terlalu membebani dana APBD mengingat jumlah guru mencapai puluhan ribu orang," katanya.
"Kalau kita mau sama-sama merumuskan, pasti bisa ditemukan cara terbaik dan saling menguntungkan. Apalagi saya dengar Depdiknas sudah bekerjasama dengan salah satu SMK untuk merakit laptop sehingga harganya lebih murah," katanya.
Dengan adanya laptop murah tersebut, lanjutnya, maka semua guru di Kaltim bisa lebih mudah dalam memilikinya. "Soal teknis bagaimana guru bisa mendapatkan laptop tersebut, akan bisa dibicarakan antara gubernur dengan dewan, sehingga semuanya bisa jelas," katanya.
Ia menilai bahwa alokasi dana 20 persen dari total APBD untuk sektor pendidikan itu nilainya cukup besar, sehingga bisa saja sebagian dana untuk pengadaan laptop tersebut.
Persoalannya, kata dia, apakah pengalokasian dana 20 persen untuk sektor pendidikan itu bisa dimanfaatkan untuk pembelian barang bagi kebutuhan peningkatan kualitas guru.
Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak sangat mendukung usulan Mendiknas itu, bahkan berencana bahwa semua guru sudah memiliki masing-masing laptop pada 2010.
"Kita juga akan mendorong investor untuk membangun pabrik perakitan komputer, laptop dan notebook. Mengingat sudah ada pengusaha yang berminat membuka industri tersebut di Balikpapan. Kalau ini terwujud maka sangat membantu program ini karena harga barang elektronik itu akan menjadi lebih murah," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
