"Mereka menafsirkan demokrasi secara berlebihan," katanya saat menyerahkan surat pengangkatan seorang pejabat Pemprov Jatim, Kamis.
Ia mengingatkan semua kepala daerah untuk tidak mengikuti langkah ketiga pemerintah daerah itu.
"Pemkot dan Pemkab Pasuruan tidak mau diperiksa oleh Inspektorat Jatim. Kedua pemerintah daerah itu akhirnya mendapatkan peringatan keras dari Mendagri," kata Soekarwo.
Demikian pula dengan Bupati Tuban, Haeny Relawati, yang tidak bersedia mengeluarkan surat izin pemasangan pipa minyak Blok Cepu di wilayahnya.
"Ibu Bupati Tuban itu juga diberi peringatan keras oleh Departemen ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), bahkan pemasangan pipa pun dilakukan dengan pengawalan petugas kepolisian dan tentara," katanya.
Soekarwo menganggap ketiga kepala daerah itu tidak mengerti Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah.
"Seharusnya mereka berprinsip bahwa pembangunan ini adalah untuk keutuhan NKRI, bukan hanya mementingkan daerahnya sendiri. Mari kita membangun negeri ini untuk kepentingan orang banyak," katanya mengingatkan. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
