"Barindo Raya bukan untuk dukung-mendukung capres, tapi didirikan untuk kepentingan bangsa dan Negara," kata M Yasin di Klaten, Senin, usai acara deklarasi Barindo Raya di Desa Bendungan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Selain deklarasi, Yasin juga memimpin peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni dan meresmikan 22 masjid di kawasan tersebut.
Lebih lanjut Yasin menegaskan, Barindo Raya siap mengamankan UUD 1945 dan Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara. Menurut dia, saat ini masa depan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan, menyusul banyaknya ideologi asing, seperti paham neo-liberalime.
"Kami menolak ideologi yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan Pancasila," tandas Yasin. Ia menilai, ideologi selain UUD 1945 dan Pancasila, dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi ekonomi kerakyatan, yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat menengah ke bawah.
Menurutnya, sejumlah ideologi asing saat ini mulai hadir dalam bentuk aturan dan perundang-undangan, menyusul terbukanya pasar bebas globalisasi. Untuk itu ia beranggapan, konsep ekonomi nasional harus segera diarahkan kembali ke ideologi dasar, yakni UUD 1945 yang dibangun oleh the founding father (pendiri bangsa).
"Pasal 27 dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 adalah harga mati bagi kami. Mohon konsep ekonomi jangan dicampur-adukan dengan paham asing," tegas Yasin yang juga Ketua Umum Partai Karya Perjuangan.
Pasal 27 UUD berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dan di ayat 2 isinya, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
Sedangkan Pasal 33 ayat 3 berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".
Yasin beranggapan, selama ini kekayaan alam dijual ke negara lain dengan harga murah, tanpa mempedulikan masyarakat yang memproduksinya. Ia mencontohkan, industri rotan diekspor dengan harga murah, tapi dijual di negara lain dengan mahal. Sedangkan industri susu impor dijual di Indonesia dengan mahal, tanpa mempedulikan industri susu dalam negeri.
"Sudah saatnya globalisasi disikapi dengan bijak untuk kepentingan masyarakat kecil, dan jangan lagi mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan jangka pendek," kata dia (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
