Jakarta (ANTARA News) - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum mampu membantu pendapatan negara karena para pejabatnya tidak diberi kontrak kerja dan target pencapaian.

"Seharusnya, para pejabat BUMN harus diberikan target. Kalau tidak mampu, ganti saja," kata tim ekonomi pasangan capres/cawapres Megawati-Prabowo, Widya Purnama dalam diskusi "Kedaulatan Pangan dan Energi" di posko Media Centre Mega-Pro di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu.

Menurut Purnama, seluruh pejabat BUMN harus diberikan target pencapaian agar operasionalnya mampu membantu jumlah pendapatan negara.

Dia menilai adalah wajar jika pemerintah memberikan gaji besar kepada para pejabat BUMN agar mereka berkonsentrasi pada tugasnya dengan tidak terganggu masalah-masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Namun, pemerintah juga tidak perlu ragu memecat pejabat BUMN jika kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan.

"Setelah digaji besar tapi tidak mampu mencapai target, ganti saja," kata Wiyda Purnama yang mantan Direktur Utama Pertamina itu.

Widya meminta pemerintah tak perlu ragu dengan langkah demi mencapai target itu karena Indonesia memiliki ribuan putera-puteri terbaik bangsa yang berkemampuan tinggi.

Dia lalu berhitung secara matematis, jika setiap BUMN membutuhkan enam direksi dan enam komisaris, maka pemerintah hanya membutuhkan 1.908 putera bangsa untuk mengurus 159 BUMN yang dimiliki Indonesia.

"Masa dari sekitar 230 juta jiwa penduduk Indonesia tidak bisa menyiapkan 1.908 orang yang mampu mengurus BUMN?" kata mantan Dirut Indosat itu.(*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009