Jakarta (ANTARA News) - Jaringan Perempuan Kebangkitan Bangsa (Jarum Bangsa), organisasi yang berafiliasi dengan PKB, meminta polemik jilbab istri calon presiden dan calon wakil presiden dihentikan.

"Tidak elok jilbab dijadikan isu politik. Ini pemilihan presiden bukan kontes miss muslimah," kata Koordinator Nasional Jarum Bangsa Luluk Nur Hamidah di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, sebagai perempuan muslim pihaknya tidak merasa tersanjung, apalagi dibela, oleh pihak yang mengembuskan isu jilbab untuk tujuan politik kekuasaan.

"Perempuan selalu menjadi korban eksploitasi dan politisasi dalam setiap pertarungan politik, termasuk pilpres kali ini," tandasnya.

Jarum Bangsa juga meminta agar dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 masalah agama dan pribadi tidak dijadikan komoditas politik. Menurut Luluk, isu dan polemik jilbab adalah bentuk politisasi agama.

Luluk mengatakan, saat ini Indonesia sedang memilih pemimpin bangsa yang diharapkan bisa membawa keluar dari krisis ekonomi dan krisis multi dimensi lainnya, menyelamatkan konsolidasi serta membawa Indonesia menjadi pemimpin kemajuan Asia.

Oleh karena itu, katanya, adalah tidak rasional apabila agama dipakai dan diturunkan keindahannya sekedar sebagai alat pemenangan kekuasaan politik.

"Lebih tidak rasional lagi apabila mengaitkan pemakaian kerudung para istri capres-cawapres tertentu dengan kemampuan membawa Indonesia keluar dari krisis dan mencapai kesejahteraan," katanya.

Menurut wakil sekretaris jenderal DPP PKB itu, jika hendak mengangkat isu perempuan, seharusnya yang dijadikan polemik dan debat adalah visi para kandidat terkait persoalan perempuan, bukan sebatas mengeksploitasi pakaian dan tubuh.

"Persoalan yang mendasar bagi perempuan adalah terpenuhinya hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau ini yang diangkat, kaum perempuan tentu memberi apresiasi," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009