Pemkab Banyumas tunggu surat resmi terkait dengan larangan mudik

Kalau ada surat resmi, kami akan jaga di seluruh wilayah perbatasan.

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menunggu surat resmi terkait dengan larangan mudik ke kampung halaman sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Saya tunggu surat resminya. Kalau ada surat resmi, kami akan jaga di seluruh wilayah perbatasan," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Banyumas, Selasa.

Bupati mengatakan hal itu saat dikonfirmasi wartawan melalui grup WhatsApp terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Baca juga: Presiden larang seluruh masyarakat mudik

Baca juga: Mudik dilarang, MTI: Moda transportasi harus disetop agar efektif

Baca juga: Cegah COVID-19, MPR: Pemerintah segera buat aturan larangan mudik

Akan tetapi, saat ditanya mengenai langkah yang disiapkan Pemkab Banyumas jika ada warga yang nekat mudik, dia enggan memberikan jawaban secara detail.

"Tadi sudah dirapatkan dengan Forkompinda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Aja grasa grusu (jangan terburu-buru, red.), menunggu surat dahulu saja. Pokoke (pokoknya, red.) sip," katanya.

Kendati demikian, dia mengakui jika hingga saat ini sudah ada sekitar 23.000 pemudik yang kembali ke Banyumas dari sekitar 46.000 warga kabupaten itu yang hidup di perantauan.

Seperti diwartakan ANTARA, Presiden Joko Widodo melarang seluruh masyarakat Indonesia mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran COVID-19.

"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga mudik semuanya akan dilarang," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/4).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan tema "Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik" melalui video conference bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu, menurut Presiden, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.

Baca juga: Luhut umpamakan persiapan larangan mudik dengan proses militer

Baca juga: Luhut: Mudik dilarang untuk wilayah Jabodetabek, PSBB, dan zona merah

"Saya ingin langsung saja, dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan pendalaman di lapangan, dari hasil survei Kementerian Perhubungan disampaikan yang tidak mudik 68 persen yang tetap bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen, artinya masih ada angka sangat besar 24 persen lagi," ujar Presiden menjelaskan.

Presiden pun mengaku tidak ingin mengambil risiko penyebaran COVID-19 lebih luas lagi.

"Jadi, dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan setelah larangan mudik ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah dilakukan pada minggu lalu. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan (larangan mudik) ini mulai disiapkan," ucap Presiden menegaskan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020