"Pertemuan itu dijadwalkan siang ini pada pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB," kata anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Nur Kholis kepada ANTARA News di Jakarta, Senin.
Pertemuan itu diagendakan berlangsung di Kantor Komnas HAM yang terletak di Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut Nur Kholis, pertemuan itu membahas tentang usulan pembentukan tim bersama yang akan mengkaji persoalan tentang penertiban Kompleks Kostrad oleh personil Kostrad yang mengakibatkan sejumlah warga kehilangan tempat tinggal.
Komnas HAM mengajukan usulan tersebut ketika bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa waktu lalu.
Bila tim bersama itu jadi dibentuk, ujar dia, maka Komnas HAM akan tetap berupaya untuk menegakkan hak-hak yang seharusnya diterima oleh para warga yang rumahnya di Komplek Kostrad telah ditertibkan.
"Kami tetap dalam kerangka melindungi hak-hak mereka," kata Nur Kholis.
Sebelumnya, puluhan warga yang tinggal di Komplek Perumahan Kostrad di daerah Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada 29 Mei 2009, berdemonstrasi menolak penertiban rumah dinas di komplek tersebut.
Para warga berdemonstrasi karena mereka menolak dipindahkan dari tempat tinggal mereka di Komplek Kostrad tanpa adanya biaya kompensasi atau uang ganti rugi.
Ketika itu, Kepala Pusat Penerangan Kostrad Letkol Inf Husni kepada wartawan mengatakan, rumah dinas di Komplek Kostrad memang seharusnya ditempati oleh mereka yang berhak antara lain para prajurit aktif dan purnawirawan.
Kapuspen Kostrad juga menuturkan, proses penertiban perumahan ini tidak dilakukan begitu saja tetapi terdapat berbagai tahapan mulai peringatan pertama, peringatan kedua, hingga penertiban.
Komplek Kostrad itu sendiri terdiri atas lebih dari 600 rumah, tetapi hanya 183 rumah yang ditempati oleh prajurit aktif Kostrad. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
