"Tanggal 10 Juni lalu kami telah mengirim surat kepada KPU menarik sembilan anggota tim dari tim kampanye. Sebagian ada yang diganti sebagian tidak," kata Hatta dalam jumpa pers di Kantor Bravo Media Centre di Jakarta, Rabu, didampingi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Sekretaris Tim Kampanye SBY-Boediono Marzuki Ali.
Menurut Hatta, sembilan orang itu adalah Achdari (Ketua Dewan Pengawas Peruri), Soeprapto (Komisaris Independen Indosat), Max Tamaela (Komisaris Hutama Karya), Dadi Prajipto (Komisaris Wijaya Karya), Effendi Rangkuti (Komisaris Kimia Farma), Yahya Ombara (Komisaris Kereta Api Indonesia), Umar Said (Komisaris Pertamina), Sulatin Umar (Ketua Dewan Pengawas Bulog) dan Rully Charis Charmeianto (Direktur LKBN Antara).
Satu nama lagi yaitu Raden Pardede (Komisaris Perusahaan Penjual Aset/PPA) tidak ditarik karena yang bersangkutan memilih mundur dari jabatannya.
Hatta mengatakan, penarikan dilakukan setelah munculnya polemik mengenai boleh tidaknya pejabat BUMN termasuk komisaris berada dalam daftar tim kampanye pasangan capres-cawapres.
Menurut UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada pasal 41 ayat 2 huruf d, pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono Marzuki Ali menambahkan nama kesembilan pejabat BUMN sebelumnya dimasukkan dalam daftar tim kampanye karena belum ada kebijakan atau sikap dari Bawaslu apakah jabatan komisaris termasuk yang dilarang oleh Undang Undang.
"Sembilan nama itu kan kawan seperjuangan lama kami, jadi kami masukkan karena belum ada penjelasan atau sikap dari Bawaslu. Setelah meminta konfirmasi Bawaslu pada tanggal 9 Juni kami memutuskan untuk menarik sembilan nama itu," katanya.
Hatta menambahkan Komisaris Utama Pertamina Sutanto, tidak masuk dalam daftar tim kampanye nasional SBY-Boediono. "Beliau hanya ketua relawan Gerakan Pro SBY, tetapi itupun Pak Sutanto sudah mengundurkan diri sebagai ketua," katanya.
Hatta juga membantah mengenai isu penggunaan fasilitas negara oleh sejumlah menteri yang menjadi tim kampanye SBY-Boediono.
"Saya jelas tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya dan Pak Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) bahkan sudah tidak lagi menggunakan mobil dinas setiap hari agar tidak tercampur kepentingan," katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
