"Siapa pun capres terpih harus mampu membuat RPPN 25 tahun ke depan yang disetujui dan ditetapkan MPR, sehingga dapat diketahui tujuan pembanguan nasional mendatang," kata AP Batubara yang juga anggota Majelis Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta, Jumat sore.
Menurut ia, RPJPN 25 tahun sangat diperlukan agar jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menetapkan perencanaan program pencapaian rencana pembangunan itu yang dimulai dari jangka pendek satu hingga dua tahun, kemudian jangka menengah lima tahun.
"Keputusan perencanaan RPJPN 25 tahun itu menjadi patokan untuk pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan Bappenas serta diawasi MPR," katanya.
Dengan demikian, bangsa Indonesia memiliki kepastian pencapaian pembanguan nasional setiap lima tahun hingga 25 tahun, dan pembangunan akan terus berkelanjutan dan jika terjadi pergantian pimpinan nasional setiap lima tahun, maka yang bersangkutan tinggal melanjutkan pencapaian pembangunan pendahulunya.
Pada kesempatan itu, AP Batubara mengusulkan, agara capres terpilih bersama DPR mampu menyusun UU tentang Penyelenggaraan Konstitusi, sehingga jajaran pemerintah dari pusat dan daerah, akan dapat melaksanakan perintah UUD 1945 secara efektif dan efisien.
"UU tentang Penyelenggaraan Konstitusi akan dapat memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap aparat melanggar ketentuan dalam UUD 1945, seperti kasus korupsi baik yang nilainya kecil maupun besar akan mendapat sanksi hukum yang berat," katanya.
Ketika diminta menanggapi Debat antara tiga capres yang diadakan KPU, pada (18/6), AP Batubara menilai, ketiga capres dinilai belum memberikan jawaban yang berbobot tentang berbagai permasalahan bangsa dan negara.
"Kalau saya jadi capres maka saya menegaskan dalam debat tersebut bahwa saya akan melaksanakan perintah Kontitusi atau UUD 1945 secara murni dan konsekuen," katanya.
AP Batubara menilai sejumlah keberhasilkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 2004-2009, antara lain masalah keamanan dalam negeri dapat dikatakan cukup baik dan masalah swasembada beras dinilai berhasil.
Kendati demikian, katanya, terdapat sejumlah hal yang tidak berhasil dalam pemerintahan SBY, seperti harga BBM yang masih tinggi bila dibandingkan dengan "international oil price", pelaksanaan penggunaan keuangan selama lima tahun yang dinilai BPK "disclaimer", harga sembako dinilai semakin mahal, inflasi belum dapat dikendalikan, dan lapangan kerja semakin berkurang.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
