Sugiri mengemukakan hal itu ketika memberikan sambutan pada Seminar Uji Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (2010-2014) di Jakarta, Selasa, yang juga dihadiri Perwakilan Lembaga Dana Kependudukan PBB di Indonesia Dr Zaidul Huque dan Kepala Lembaga Demografi FE-UI Dr Sonny Harry B.
Sugiri mengharapkan, seminar tersebut bisa menjadi advokasi bagi para capres bahwa pembangunan kependudukan dan KB
perlu mendapat perhatian di masa mendatang.
Ia menjelaskan, masalah kependudukan di Indonesia perlu mendapat perhatian khusus karena persoalannya sangat kompleks dan berimplikasi pada pembangunan nasional yang berkesinambungan.
Oleh karena itu, seminar uji publik yang diselenggarakan dalam menyambut Hari Keluarga Nasional (Harganas) 29 Juni 2009, Hari Kependudukan Dunia dan peringatan 15 tahun ICPD Kairo diharapkan menjadi perhatian para capres menjelang pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli 2009.
Sugiri mengatakan, sesuai UU no 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa harus ada lembaga yang menangani masalah kependudukan dalam arti luas dan komprehensif.
"Ketidakserasian kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan semua sektor dengan pembangunan kependudukan akan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam implementasinya di lapangan," ujarnya.
Untuk itu, katanya, BKKBN bersama Bappenas telah menyiapkan draft RPJM Pembangunan Kependudukan dan Kelauarga Kecil Berkualitas, termasuk draft rencana strategi pemerintah untuk lima tahun mendatang.
Pada kesempatan itu, Sugiri mengungkapkan, fenomena besarnya jumlah penduduk dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan menjadi ancaman bagi keberhasilan pembangunan lainnya, sambil menambahkan bahwa kemajuan bangsa ditentukan oleh kualitas SDM, bukan melimpahnya sumberdaya alam.
"Penduduk Indoensia saat ini berjumlah sekitar 230 juta jiwa atau terbesar ke-4 di dunia, sedangkan kualitas diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) masih berada pada urutan ke-107 dari 177 negara di dunia," katanya.
Menurut Sugiri, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan, sebagai subyek dan obyek pembangunan harus dapat meningkatkan kesejahteraannya baik dari kualitas fisik maupun nonfisiknya.
"Jadi pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk," katanya menambahkan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
