Dalam masa krisis ini beras yang berpotensi langka maka harus ada juga perubahan mendasar dalam pola konsumsi bahan pangan..Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengusulkan kepada pemerintah agar mewujudkan kedaulatan pangan melalui program berbasis desa dan komunitas.
“Kalaupun mau menanam padi, mungkin berbasis tadah hujan (padi gogo). Jadi mewujudkan kedaulatan pangan dari skala kecil, tapi dilakukan di banyak tempat,” kata Deddy lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.
Deddy menyampaikan, lahan pangan yang ditanam juga tidak selalu dalam bentuk sawah, tapi bisa lahan pangan alternatif atau pengganti seperti singkong, talas, kentang, jagung, atau lainnya yang bisa dipanen lebih cepat dari padi.
Selain itu, ujar dia, pemerintah pusat juga perlu mendorong Pemerintah Daerah, TNI-Polri, dan semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong menanam bahan pangan alternatif.
“Dalam masa krisis ini beras yang berpotensi langka maka harus ada juga perubahan mendasar dalam pola konsumsi bahan pangan terutama beras. Perlu dikurangi konsumsi beras dan mengombinasikan dengan bahan lain seperti singkong, jagung, talas, tepung, dan sebagainya,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga: Kementan dukung pelibatan BUMN cetak lahan rawa untuk pertanian
Diketahui, Presiden Joko Widodo meminta BUMN, pemerintah daerah, serta Kementerian Pertanian bekerja sama membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi apabila terjadi kekeringan serta ancaman kelangkaan pangan di tengah pandemi COVID-19.
Arahan Presiden Jokowi, lahan untuk persawahan baru bisa dimulai dengan membuka lahan basah atau lahan gambut.
Baca juga: Kementan sebut cetak sawah perintah Presiden akan didanai BUMN
Dalam catatan pemerintah, di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare lahan yang memungkinkan dimanfaatkan untuk persawahan baru.
Dari jumlah tersebut, 300.000 hektare lahan bisa segera digunakan.
Namun, Deddy mengingatkan agar pemerintah berhati-hati saat menjalankan program cetak sawah baru di daerah, karena berkaitan dengan kelaikan lahan, adat istiadat masyarakat setempat, perusakan lingkungan, hingga memerlukan waktu panjang dalam kepengurusannya.
Baca juga: Soal defisit pangan, Menteri Pertanian minta kelancaran distribusi
Baca juga: Anggota DPR sarankan presiden tidak potong anggaran terkait pangan
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2020
