"KPU harus bersikap netral terhadap para cawapres pada pemilu ini karena KPU merupakan birokrasi yang dipercaya masyarakat," tandas Din di Tangerang, Jumat, menunjuk iklan sosialisasi KPU yang mengindikasikan lembaga itu mendukung salah satu pasangan.
"Birokrasi KPU mulai mendukung salah satu calon dan sebaiknya ini tidak boleh dilakukan karena bisa merusak tatanan politik kita," ujar Din.
Din juga menganjurkan pengurus dan kader Muhammadiyah yang ikut dalam partai politik pendukung salah satu cawapres, tidak menciptakan konflik dalam masyarakat dan mencatut nama Muhammadiyah.
"Saya minta kepada pengurus dan kader Muhammadiyah yang berada di partai politik tidak membawa nama Muhammadiyah dalam jargon apapun. Karena Muhammadiyah merupakan milik masyarakat dan jangan menimbulkan suatu anggapan," tandas Din kepada ANTARA.
Namun Muhammadiyah tidak akan menegur pengurus dan kader yang terlibat dalam politik karena itu adalah hak warga negara. (*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
