"Pemberantasan kasus korupsi di negeri ini harus tetap dilanjutkan dan jangan pilih kasih, karena itu salah satu program SBY saat melakukan kampanye menjelang pemilihan presiden bulan Juni lalu," katanya di Medan, Jumat.
Badaruddin mengatakan, penuntasan kasus korupsi itu merupakan tugas berat yang akan dilakukan kabinet pemerintahan SBY lima tahun mendatang.
Selain itu, SBY-Boediono harus juga memprioritaskan peningkatan pendidikan, karena sektor ini akan menjadi perhatian bagi rakyat.
Pendikan sangat penting untuk mencerdasan kehidupan bangsa dan membangun sumber daya manusia (SDM).
Bantuan dana APBN sekitar 20 persen untuk kepentingan pendidikan agar diterapkan dan jangan hanya sekedar janji-janji, sehingga masyarakat dapat merasakannya.
"Kebijakan SBY dalam penuntasan kasus korupsi dan pendidikan harus dijalankan dengan benar dan sesuai tuntutan masyarakat," kata Badaruddin.
Sebelumnya, pengamat politik dari LIPI, Lili Romli, mengatakan, jika SBY terpilih kembali menjadi Presiden 2009-2014, harus melanjutkan sikap tegas dan berani untuk menghindari tekanan dari koalisi partai pendukung.
"Untuk menghindari konflik dari kalangan partai politik pendukung, maka SBY harus melanjutkan sikap tegas dan berani seperti ketika ia menetapkan Boediono sebagai cawapres," ujarnya, di Jakarta, Kamis.
Menyikapi hasil "quick count" (penghitungan cepat) yang mengunggulkan SBY-Boediono, Lili mengatakan, setidaknya pasangan capres dan cawapres itu beserta partai koalisi pendukung mulai
merapatkan barisan untuk menentukan langkah selanjutnya termasuk menyusun kabinet.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
