Di negara-negara Timur, bantuan dari bawahan kepada atasan dalam jejaring birokrasi kadang merupakan unjuk balas budi dan ekspresi berterima kasih mereka kepada atasan.
Pada Pilpres 2009, dimana Presiden dan Wakil Presiden aktif, sama-sama mencalonkan diri sebagai Presiden RI periode lima tahun berikutnya, sikap birokrasi terbelah.
Buktinya, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengikuti JK-Wiranto dan Mensesneg Hatta Rajasa menyebelahi SBY-Boediono. Ini belum termasuk menteri-menteri lainnya, eselon di bawahnya hingga gubernur, bupati, dan seterusnya.
Menurut sejumlah kalangan, dari 35 kepala daerah di Jawa Tengah, 13 diantaranya mendukung Megawati-Prabowo, tujuh mendukung SBY-Boediono, dan lima JK-Wiranto.
Jawa Timur idem, separuh dari 38 bupati/walikota dan wakilnya memihak SBY-Boediono, sedangkan sisanya dibagi antara Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto.
Implikasinya, keikutsertaan yang sering dikemas dalam apa yang disebut dengan "cuti pejabat" itu akan membangun "politisasi birokrasi" dalam pilpres, pilgub, pilbup, dan seterusnya.
Seharusnya birokrasi memang harus dibuat netral, sehingga kekuasaan sebesar-besarnya diabdikan untuk rakyat, bukan semata demi berkuasa dengan mengatasnamakan rakyat.
Pada awal kampanye Pilpres sempat ada kekhawatiran mengenai netralitas itu, yaitu sikap BUMN yang saat itu disorot luas media massa. Sorotan itu tertuju pada birokrat dan dana BUMN. Untungnya kekhawatiran ini cepat terpupus.
"BUMN bersikap netral dan tidak ada bukti terlibat dalam kampanye Pilpres," kata Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu di Jakarta (10/7).
Keberhasilan mempertahankan netralitas BUMN ini terjadi karena ketegasan Kementerian BUMN bahwa pejabat BUMN yang masuk dalam tim kampanye capres harus memutuskan mundur dari jabatannya.
"Jika seorang pejabat terlibat kampanye, namun tidak mengajukan surat mundur, maka yang bersangkutan akan dikenai ancaman pidana penjara enam bulan," tegas Said Didu.
Merah Putih
Dari pengakuan Said Didu, Kementerian BUMN jauh-jauh hari telah mengantisipasi kemungkinan dilanggarnya aturan netralitas BUMN dengan cara bertukar informasi dengan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
"Bawaslu memberikan nama-nama yang terdaftar sebagai tim sukses pasangan Calon Presiden, sementara Kementerian BUMN membeberkan nama-nama pejabat 140 BUMN," katanya.
Cermin netralitas BUMN ini juga diperlihatkan oleh Perum LKBN ANTARA yang bidang udaha utamanya bergerak dalam jasa informasi dan komunikasi untuk publik yang strategis, termasuk saat Pilpres.
"Kita ingin menjadi Kantor Berita `merah putih` yang independen, sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang menekankan kejujuran dan kebenaran," kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA Ahmad Mukhlis Yusuf (7/7).
Didampingi Direktur Pemberitaan Saiful Hadi, Mukhlis menyatakan sikap netral itu sesuai dengan amanat pendiri ANTARA, yaitu Adam Malik dan kawan-kawan.
Adam Malik ingin membangun ANTARA sebagai wadah untuk semua elemen bangsa dengan mengembangkan nilai-nilai jurnalistik yang berlandaskan pada kejujuran.
"Sikap netral itu juga mendapat apresiasi dari pemerintah, kalangan DPR, dan wartawan senior," katanya.
Mukhlis bertekad mewariskan netralitas itu kepada generasi berikutnya yang akan menakhodai LKBN ANTARA.
Ia mengaku ditanya sejumlah kalangan tentang posisi ANTARA yang tidak hadir dalam setiap pertemuan tim sukses capres, namun mereka akhirnya maklum karena langkah itu ditempuh sebagai bentuk sikap pers yang independen.
Mukhlis bahkan tak mengkhawatirkan netralitas ANTARA bakal mempengaruhi sikap capres terpilih terhadap masa depan lembaga pers tertua Indonesia yang masih berkiprah ini.
"Itu adalah risiko dari netralitas sebuah kantor berita, tapi kami percaya para capres mempunyai agenda membangun masyarakat baru yang bijak dan berbasis pengetahuan," ujarnya.
Netralitas yang dipesankan ANTARA dan BUMN lain itu menyiratkan pesan mendalam bahwa demokrasi semestinya dipelihara dalam sistem birokrasi profesional dan berpihak kepada seluruh komponen bangsa, sembari mempertahankan lembaga pers yang independen. (*)
Oleh Edy M. Ya`kub
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
