Secara ekonomi semua pihak harus kita bantu dan kita tidak boleh diskriminatifJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong agar semua kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan pelonggaran moneter membantu seluruh sektor ekonomi yang terdampak COVID-19
"Pada posisi seperti ini, siapa atau sektor ekonomi mana yang terpapar paling awal oleh COVID-19 kita bantu. Negara dalam posisi seperti itu tidak boleh memberikan fasilitas yang diskriminatif," ujar Misbakhun dalam diskusi online di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pekerja harian lepas, sektor pariwisata, UMKM dan beberapa pelaku usaha lainnya yang terdampak harus dibantu karena pandemi COVID-19 mendera seluruh sektor perekonomian.
"Secara ekonomi semua pihak harus kita bantu dan kita tidak boleh diskriminatif," katanya.
Selain itu, dia juga menambahkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah harus dikawal dengan baik secara bersama-sama.
Sebelumnya Bank Indonesia menginjeksi likuiditas sebesar Rp503,8 triliun melalui kebijakan pelonggaran moneter atau quantitative easing (QE) untuk mendukung likuiditas perbankan yang diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Gubernur BI merinci total injeksi periode Januari-April 2020 itu terdiri dari pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas investor asing sebesar Rp166,2 triliun.
Baca juga: Golkar bela program Kartu Prakerja saat rapat paripurna DPR
Baca juga: Menhub: Pejabat negara boleh kunjungan ke daerah, tapi tidak mudik
Baca juga: DPR tetapkan aturan bagi-bagi sembako saat reses selama COVID-19
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2020
