Dari 427 persil lahan yang harus dibebaskan untuk jalur tersebut baru dapat dilakukan pembebasan terhadap 393 persil, kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar di Padang, Senin.
Sedangkan untuk 34 persil lahan lainnya belum dibayarkan karena adanya beberapa permasalahan yang kini tengah dituntaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, tambahnya.
Masalah yang dihadapi, menurut dia, belum tercapainya kesepakatan harga ganti rugi lahan yang masuk dalam lahan evakuasi tersebut dan adanya fasilitas umum di lahan yang akan dibebaskan.
Ia menjelaskan, fasilitas umum itu meliputi masjid, balai pemuda dan pos ronda yang perlu penyelesaian dengan kaum yang mewakafkan tanahnya untuk fasilitas-fasilitas tersebut.
Selain itu, juga adanya tiang atau jaringan listrik serta telepon dan saluran pipa air PDAM di lahan yang belum dibebaskan tersebut, tambahnya.
Fauzi mengatakan, Pemkot Padang terus melakukan pendekatan dan musyawarah dengan masyarakat agar masalah ganti rugi lahan dapat segera disepakati dan diselesaikan.
Sebelumnya, Pemkot Padang menetapkan tujuh ruas jalan di ibukota provinsi Sumatra Barat itu sebagai jalur evakuasi tsunami yang diharapkan dalam 2009 dapat diperlebar dan dibenahi.
Ruas jalan itu yakni, jalan Pasie Nan Tigo, Purus, Parupuk, Patenggangan, Khatib Sulaiman, Belanti dan Gunung Pangilun, kata Wali Kota Padang, Fauzi Bahar.
Menurut dia, pembenahan dan pelebaran jalur evakuasi tsunami itu telah dimulai sejak 2008 dan dilanjutkan pada 2009.
Untuk kelanjutan kegiatan ini, Pemkot Padang juga mengharapkan bantuan swakelola dari masyarakat terkait masalah pembebasan tanah tang terkena dalam proyek ini, tambahnya.
Terkait anggaran dana untuk kelanjutan program ini telah dialokasikan dalam APBD Padang 2009 dan bantuan APBD Sumbar untuk membantu pelebaran jalur evakuasi yang berada di lokasi umum yakni di pinggir Pantai Padang.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
