"Pemerintahan SBY harus mampu mengilangkan pengaruh partai politik terhadap pengelolaan BUMN. Kalau tidak... BUMN tetap saja jadi sapi perah," kata Ichsanuddin Noorsy, di sela diskusi "Kontribusi BUMN menuju Perekonomian Nasional Yang Mandiri," di Jakarta, Selasa.
Menurut Noorsy, akibat intervensi tersebut, kontribusi BUMN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) belum bisa beranjak.
"Jika jaman orde baru kontribusi BUMN bisa mencapai 75 persen terhadap PDB, maka belakangan makin menurun karena makin menguatnya dominasi swasta," katanya.
Kondisi BUMN saat ini kata Noorsy, dihadapkan keharusan melakukan transformasi dengan pendekatan perubahan meliputi interaksi bisnis, struktur permasalahan yang dihadapi.
"Pengelolaan BUMN seharusnya didasarkan pada amanat konstitusi sesuai Pasal 33. Bukan kepentingan kelompok politik tertentu," ujarnya.
Ia menjelaskan, pengelolaan BUMN dalam lima tahun ke depan (2009-2014) menjadi taruhan bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menempatkan orang-orang yang profesional dan tidak terkait politik di BUMN
Dengan begitu, pengambilan keputusan tidak lagi birokrasi tetapi kebih pada kepentingan korporasi.
Sekarang ini sulit ditemui direksi maupun komisaris BUMN yang tidak berpolitik.
"Tunjukkan pada saya jika ada direksi yang tidak terlibat politik," tegas Noorsy.
Sementara itu pengamat ekonomi dari Banking Crisis Center Deni Darury menyoroti pentingnya penghentian privatisasi BUMN.
Menurutnya, privatisasi yang masuk dalam konsep Washington Consensus hanya menjadikan ekonomi yang boros.
"Jadi untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi menurut Deni pemerintah harus dengan memperkuat dukungan kepada BUMN, bukan privatisasi," ujar Deni.
Ia mencontohkan, mengapa BUMN-BUMN di China kapasitas modalnya semakin besar bahkan bisa ekspansi ke sejumlah negara karena didukung bank sentral negara itu.
"BUMN China menang tender proyek migas di sejumlah negara seperti di Afrika karena memperoleh subsidi bunga," tegasnya.
Sementara di Indonesia, BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti migas, perbankan dan pertanian seringkali menjadi target privatisasi.
Indonesia menjadi negara yang paling liberal, tercermin dari regulasi dimana asing boleh menguasai saham bank umum nasional hingga 99 persen.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
