Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan memaksimalkan porsi nasional di Blok Mahakam, Kaltim dalam pembahasan perpanjangan kontrak kerja sama (KKS) dengan operatornya yakni Total E&P Indonesie.

Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono di Jakarta, Kamis mengatakan, pihaknya akan segera memulai pembahasan secara intensif perpanjangan blok yang menghasilkan gas tersebut dengan Total E&P Indonesie.

"Setelah pelaksanaan pilpres ini, kami akan negosiasi lebih serius," katanya.

Ia mengaku, BP Migas tidak mempunyai target waktu penyelesaian negosiasi perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang akan habis pada tahun 2017 tersebut.

"Intinya, kami ingin negara memperoleh keuntungan yang maksimal," katanya.

Priyono menambahkan, meski melakukan pembahasan dengan Total, namun perusahaan migas asal Perancis tersebut tidak otomatis mendapatkan perpanjangan kontraknya.

"Tergantung, apa yang mereka tawarkan buat kepentingan negara," katanya.

Menurut dia, pemaksimalan porsi nasional tersebut di antaranya adalah dalam kepemilikan blok (participating interest/PI) dan kandungan lokal proyek-proyek yang
dilakukan operator.

Ia menambahkan, porsi nasional tersebut bisa dilakukan BUMN, BUMD atau swasta nasional.

PT Pertamina (Persero) sudah menyatakan minatnya mengelola Blok Mahakam dan sudah melakukan negosiasi dengan Total.

KKS Blok Mahakam berjangka waktu selama 30 tahun ditandatangani pada 31 Maret 1967 dengan Total E&P Indonesie.

Kontrak telah diperpanjang selama 20 tahun sejak 31 Maret 1997 atau akan berakhir pada 31 Maret 2017.

Sesuai UU No 22 Tahun 2001 tentang Migas, blok yang memproduksi gas boleh mengajukan perpanjangan 10 tahun sebelum kontrak berakhir.

Dengan kata lain, Total bisa mengajukan usulan perpanjangan sejak tahun 2007.

Selain Total yang menguasai 50 persen, Mahakam juga dimiliki Inpex Coperation juga sebesar 50 persen. 

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009