"Kami sudah menyiapkan data DPT yang telah dibahas dalam rapat koordinasi bersama KPU Provinsi Sumsel di Palembang pada 29 Juli 2009. Rakor tersebut dihadiri oleh seluruh ketua, anggota dan sekretaris KPU dari 15 kabupaten dan kota di Sumsel," jelas Ketua KPU Musi Rawas, Efriansyah, Kamis.
Dikatakannya, pengecekan ulang DPT yang dilakukan KPU Provinsi Sumsel untuk mempersiapkan data menghadapi adanya gugatan yang dilayangkan tim sukses dua capres kepada KPU pusat.
Gugatan tim sukses pasangan capres Megawati-Prabowo (Mega-Pro) dan capres Jusuf Kalla dan Wiranto (JK-Win) karena adanya dugaan penggelembungan DPT Pilpres di sejumlah daerah.
Dari 15 KPU kabupaten/kota yang ada di Sumsel, masing-masing daerah tidak satu pun ditemukan adanya pemilih ganda yang mengindikasikan adanya penggelembungan DPT.
Di Musi Rawas sendiri, pada pilpres lalu memang banyak ditemukan pemilih yang memiliki kesamaan identitas yang tertera dalam surat undangan, namun hanya memiliki kesamaan pada nama pemilih saja sedangkan alamat dan tanggal lahirnya berbeda.
"Kalau nama pemilih yang sama memang banyak kita temukan, tapi alamat dan tempat tanggal lahirnya berbeda-beda. Jadi tidak benar penggelembungan DPT Pilpres, karena kalau nama dan alamat serta tanggal lahirnya sama, datanya tidak akan masuk saat entry data," ujarnya.
Dia juga menambahkan, masalah penggelembungan data dan sejumlah warga yang tidak termasuk dalam DPT Pilpres lalu sebenarnya sudah teratasi sesuai fatwa MA yang memperbolehkannya warga memilih dengan menggunakan KTP.
Tapi dalam pelaksanaannya jumlah warga yang memilih dengan menggunakan KTP sangat kecil, bahkan di Kabupaten Musi Rawas hanya tercatat satu orang.
"Cuma ada satu orang yang memilih dengan menggunakan KTP pada Pilpres 8 Juli lalu," jelasnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
