"Upaya peningkatan peringkat SUN sangat penting untuk menekan beban bunga utang setelah pemerintah mengubah strateginya dalam berutang untuk menutup defisit APBN," kata Anwar kepada wartawan saat dicegat usai memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Udayana di Denpasar, Selasa.
Selain itu, lanjutnya, perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara akan mampu mencegah tindak pidana korupsi.
Namun diakuinya, untuk mewujudkan perbaikan itu masih ada kendala lemahnya sumber daya manusia (SDM).
Menurut dia, lima faktor penyebab lemahnya SDM itu pertama, program pendidikan akuntansi di Indonesia, kurikulum maupun pengajarnya hanya diarahkan untuk mendidik tenaga pembukuan dan auditor akan barang-barang dana jasa-jasa privat (private goods) yang diproduksi dunia usaha.
"Hampir tidak ada jurusan akuntansi yang mendidik akuntan dalam jasa-jasa publik (public goods) yang diproduksi oleh sektor pemerintah," katanya.
Kedua, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki SDM yang sangat terbatas di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.
Padahal, ungkapnya, paket tiga UU Keuangan Negara tahun 2003/2004 menuntut pemerintah pusat dan daerah, serta satuan kerja di bawahnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya dalam bentuk laporan keuangan standar akuntansi pemerintahan.
Ketiga, perekrutan pegawai menghadapi kendala untuk mencapai kualifikasi sesuai dengan pendidikan, pengetahuan dan keahlian untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara.
Keempat, pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM tidak dirancang dan dilaksanakan dengan program yang jelas dan terjadwal sesuai kebutuhan internal.
"Yang terakhir, karir SDM pada bagian akuntansi dan pelaporan keuangan pada umumnya kurang berkembang sehingga SDM itu lebih memilih karir di bagian fungsional, seperti auditor," katanya.
Anwar menguraikan, untuk mengatasi kelangkaan itu disarankan tenaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) disebarluaskan ke departemen teknis dan Pemda.
Selain itu, BPK mengajak Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan pemeriksaan pada BUMN, yang memang keahlian mereka, katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
