Pernyataan itu disampaikan Wikarta pada acara Visi 2030 dan Road Map 2015 Industri Baja Nasional yang diselenggarakan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) di Jakarta, Selasa.
Menurut Wikarta, industri pengecoran logam di Ceper sebelumnya berjumlah 330 perusahaan namun kini tersisa 27 perusahaan saja.
Kondisi tersebut terjadi, kata Wikarta, karena mahalnya tarif PLN dan kurangnya ketersediaan listrik untuk pengembangan alih teknologi.
Menurut dia, hingga kini di daerah industri pengecoran logam sering terjadi pemadaman listrik baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal.
Pemadaman listrik yang mendadak, kata dia, membuat perusahaan sering mengalami kerugian yang cukup besar karena begitu listrik padam alat pengecoran dengan nilai tidak kurang dari Rp4 juta bisa langsung patah.
"Belum lagi harus kembali redesain program, ini juga memakan biaya besar," kata dia.
Selain itu, Wikarta juga menyatakan perlunya pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor scrap untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri logam dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah perlu menciptakan keunggulan penyediaan bahan baku besi scrap atau pig iron dengan memanfaatkan bijih besi dari sumber alam yang sementara ini hanya ditambang dan diekspor.
Pemerintah, kata dia, juga harus segera meningkatkan infrastruktur umum diantaranya listrik, gas dan jalan serta infrastruktur industri.
Dirjen Industri Logam Mesin Teknologi dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Anshari Bukhari mengatakan kebijakan larangan ekspor scrap telah dikeluarkan kecuali untuk Batam.
Sementara itu, memenuhi kebutuhan listrik kini dilaksanakan kebijakan program pembangunan listrik 10 ribu megawatt. Untuk wilayah Jawa diperkirakan selesai 2010 dan luar Jawa 2011.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
