"Masyarakat sangat mengharapkan pengerjaan proyek itu dapat segera terselesaikan, mengingat peran pelabuhan itu sangat vital bagi masyarakat Moro, karena akan menjadi jalur utama mobilitas orang dan barang," ucap Sekretaris Fraksi Demokrat, Jamaluddin Sahari, di Gedung DPRD Karimun, Senin.
Jamaluddin Sahari mengatakan sepengetahuan dirinya proyek tersebut sudah dua kali diluncurkan yakni tahun 2008 dan tahun 2009, karena kontraktor pelaksana tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu.
"Penyebab proyek tersebut diluncurkan tidak pernah diketahui, padahal nilai anggaran yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut sangat besar," katanya.
Selain itu apakah proyek tersebut masih dikerjakan oleh kontraktor yang sama, juga tidak diketahui, karena Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Karimun selaku pemilik proyek tidak pernah mempublikasikan penyebab proyek tersebut diluncurkan (dialihkan) selama dua tahun berjalan.
"Bila pengerjaannya masih dilakukan oleh kontraktor yang sama, harus dicurigai ada sesuatu yang ditutupi. Selama ini permasalahan pengerjaan pelabuhan itu belum muncul ke permukaan, karena masyarakat masih mengharapkan pengerjaan proyek itu dapat segera diselesaikan," ujarnya.
Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, ke depan ada masyarakat yang meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti penggunaan anggaran yang tidak memiliki manfaat tersebut.
"Kami berharap pengerjaan proyek itu dapat segera diselesaikan, sebelum ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum," katanya.
Keberadaan pelabuhan itu nantinya diprediksi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Moro, mengingat peran strategis transportasi laut di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Karimun.
"Pelabuhan itulah nantinya yang akan menjadi jalur penghubung utama, masyarakat, barang dan jasa. Sebab itu masyarakat masih berharap pelaksana proyek dapat segera menyelesaikan pekerjaannya," tuturnya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
