Bendung arus balik, Kepala BNPB perlu ajak pemimpin daerah non Jakarta

Bendung arus balik, Kepala BNPB perlu ajak pemimpin daerah non Jakarta

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo (depan) bersama Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto (belakang) di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta. ANTARA/HUMAS BNPB/Ignatius Toto Satrio/pri.

Saya melihat para pemudik yang balik ke Jakarta ini kalau dari sektor informal diperkirakan tidak ada, namun akan lebih didominasi dari pekerja sektor formal
Jakarta (ANTARA) - Pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menyarankan agar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo untuk gencar membujuk para pemimpin daerah, selain Jakarta untuk membendung arus balik pemudik dan urbanisasi perantau ke ibukota negara Indonesia tersebut demi mengakhiri pandemi Covid-19.

"Artinya di sini posisi BNPB sebagai, kepanjangan tangan Presiden Republik Indonesia, maka dari itu Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19 pusat Doni Monardo harus gencar mengajak para pemimpin daerah selain Jakarta, terutama Banten, Jawa Barat dan Bodetabek untuk membantu penghadangan arus balik yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta," ujar Djoko Setijowarno saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Menurut Djoko, posisi kepala BNPB yang berada di atas para gubernur dan pemimpin daerah lainnya jauh lebih efektif untuk mengajak dibandingkan jika dilakukan antar gubernur yang posisinya berada di level yang sama.

"Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan yakni mengajak Menteri Dalam Negeri serta kementerian-kementerian terkait dalam upaya mengajak para pemimpin daerah lainnya untuk membantu penghadangan arus balik pemudik serta perantau urbanisasi dari seluruh Indonesia ke Jakarta, demi mengakhiri pandemi Covid-19," kata pengamat transportasi tersebut.

Selain itu Djoko juga memprediksi bahwa para pemudik yang akan kembali ke Jakarta kemungkinan besar akan didominasi oleh pekerja dari sektor formal.

"Saya melihat para pemudik yang balik ke Jakarta ini kalau dari sektor informal diperkirakan tidak ada, namun akan lebih didominasi dari pekerja sektor formal," kata Djoko.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersinergi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Pusat membatasi pergerakan masyarakat saat arus balik menuju Ibu Kota setelah Idul Fitri 1441 Hijriah untuk mencegah gelombang kedua (second wave) kasus baru.

Hal ini tidak lepas dari pertimbangan setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta yang diperpanjang hingga 4 Juni 2020, grafik persebaran kasus baru COVID-19 menunjukkan penurunan.

Namun karena bertepatan dengan momen arus mudik dan balik dalam rangka Idul Fitri 1441 Hijriyah ada potensi peningkatan kasus kembali.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta mengatakan bahwa antisipasi "second wave" akibat arus balik lebaran ini sangat menentukan kondisi Jakarta ke depan.

Baca juga: Ketua MPR: Perbanyak titik penyekatan masuk wilayah Jabodetabek

Baca juga: Putus penularan, perantau minang yang mudik diimbau jangan balik lagi

Baca juga: DKI batasi arus balik untuk cegah "second wave"


 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Operasi Ketupat 2020: 132.582 kendaraan diputarbalikkan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar