Tingkat kolektibilitas iuran JKN di Kudus belum terpengaruh COVID-19

Tingkat kolektibilitas iuran JKN di Kudus belum terpengaruh COVID-19

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus sebelum pandemi COVID-19. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)

Hingga Mei, tunggakan iuran JKN di BPJS Kesehatan Cabang Utama Kudus tidak beda jauh dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19
Kudus (ANTARA) - Tingkat kolektibilitas iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) peserta mandiri serta badan usaha belum terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yang disebutkan sudah mempengaruhi sejumlah sektor usaha.

"Hingga bulan Mei 2020, angka tunggakan pembayaran iuran JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus tidak berbeda jauh dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19," kata Kepala Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Kudus Rahmadi Dwi Purwanto di Kudus, Jumat.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Kudus undang perusahaan belum tertib iuran

Ia mengungkapkan piutang berjalan peserta JKN mandiri hingga Mei 2020 sebesar Rp76,69 miliar.

Nilai tunggakan tersebut, lanjut dia, bersifat sementara karena ketika ada yang membayar tunggakan, maka angkanya akan berkurang.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Kudus serahkan bantuan tanggung jawab sosial

Meskipun sedang ada pandemi COVID-19, upaya penagihan tetap dilakukan dengan cara telecolecting, mengingat kader JKN juga tidak bisa maksimal karena pemerintah juga menganjurkan masyarakat tetap menerapkan jaga jarak sosial (social distancing) serta menjaga jarak fisik antar manusia (physical distancing).

Kader JKN, kata dia, memang masih bisa memanfaatkan telepon atau whatsapp untuk mengingatkan peserta yang menunggak karena mereka juga mendapatkan data peserta JKN yang belum melunasi iuran JKN hingga periode tertentu.

Baca juga: Pencairan Dana Desa di Kudus lebih cepat untuk penanganan COVID-19

"Peserta JKN yang menunggak juga akan dihubungi petugas BPJS Kesehatan via telepon, sekaligus memberikan edukasi bahwa ketika menunggak kartunya bisa dinonaktifkan," ujarnya.

Peserta JKN mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dari Kabupaten Grobogan menjadi penyumbang tunggakan terbesar dengan nilai tunggakan Rp34,1 miliar untuk peserta JKN kelas 1 hingga kelas 3, disusul Kabupaten Jepara sebesar Rp23,88 miliar dan Kabupaten Kudus sebesar Rp18,7 miliar.

Baca juga: Pemberian insentif tenaga kesehatan di Kudus tunggu Kemenkes

Sementara badan usaha di Kabupaten Grobogan, Jepara dan Kudus juga tercatat masih ada yang menunggak.

Untuk Kabupaten Grobogan angka tunggakan badan usaha mencapai Rp26,15 juta, di Kabupaten Jepara sebesar Rp136,58 juta dan Kabupaten Kudus sebesar Rp12,1 juta. 

Baca juga: Untuk cegah COVID-19, tradisi "kupatan" di Kudus-Jateng ditiadakan

 

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar