Pemerintah segera wujudkan "food estate" baru di daerah transmigran

Pemerintah segera wujudkan "food estate" baru di daerah transmigran

Pemerintah berencana menciptakan food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai daerah lumbung pangan baru di Indonesia. (Kementerian ATR/BPN)

Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia
Jakarta (ANTARA) - Dalam upaya untuk menjamin kebutuhan pangan bagi masyarakat, yang juga merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), pemerintah berencana menciptakan food estate atau daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam video conference, Senin (1/6), mengatakan daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru tersebut yakni di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

"Semua pihak akan terlibat nantinya. Program ini akan berkelanjutan dan akan memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca juga: DPD: Lumbung Pangan Jatim bisa jadi contoh ketahanan pangan daerah

Dalam rapat terbatas tersebut, Menko Airlangga mengemukakan bahwa food estate sudah menjadi PSN pemerintah dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.

Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, luas daerah yang akan dilakukan intensifikasi seluas 10.594 hektare, yang berada di kawasan transmigrasi dan tersebar di 55 desa.

Untuk itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A Djalil mengatakan bahwa perlu dilakukan survei dan pemetaan di daerah yang menjadi food estate tersebut.

"Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan kementerian/lembaga. Untuk penentuan batas kawasan hutan, kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Sofyan Djalil.

Baca juga: Kementan dorong Kalteng jadi lumbung pangan Indonesia

Mengenai data pertanian, Menteri ATR juga menganggap bahwa pihaknya perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya.

Sofyan Djalil juga berharap bahwa program food estate ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office (PMO).

"Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan Djalil.

Ada pun dalam rapat terbatas tersebut juga diikuti Menteri BUMN, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati Pulang Pisau.

Baca juga: Pemerintah siapkan lahan lumbung padi baru di Kalimantan
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Riau akan maksimalkan 500 ribu hektare lahan cadangan pangan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar