Belasan anggota DPRD Banten tanda tangani usul interpelasi Gubernur

Belasan anggota DPRD Banten tanda tangani usul interpelasi Gubernur

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Farksi Gerindra Ade Hidayat disaksikan anggota Fraksi PDIP yang juga wakil Ketua DPRD Banten Mukhlis menandatangani usulan hak interpelasi di Fraksi PDIP DPRD Banten, di Serang, Selasa (2/6/2020). (ANTARA/Mulyana)

Usulan hak interpelasi telah ditandatangani oleh 15 anggota DPRD Provinsi Banten dari 3 fraksi
Serang (ANTARA) - Sebanyak 15 anggota DPRD Banten dari tiga fraksi sudah menandatangani usulan penyampaian hak interpelasi terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Bank Banten) ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB).

"Sudah 15 anggota yang menandatangani, karena sesuai ketentuan usulan hak interpelasi bisa disampaikan minimal oleh 15 anggota DPRD dari minimal dua fraksi," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Banten Indah Rusmiati, di Serang, Selasa.

Sebanyak 15 orang anggota DPRD Banten yang menandatangani usulan hak interpelasi tersebut, yakni 13 orang dari Fraksi PDI Perjuangan dan satu dari PSI Maretta Dian Arthanti serta satu orang dari Fraksi Gerindra Ade Hidayat.

Pada Selasa, 2 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan penandatanganan pengajuan hak interpelasi oleh Ade Hidayat dari Fraksi Gerindra didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Mukhlis

"Usulan hak interpelasi telah ditandatangani oleh 15 anggota DPRD Provinsi Banten dari 3 fraksi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, dan Fraksi NasDem-PSI," kata Mukhlis.
Baca juga: DPRD Banten gulirkan interpelasi untuk gubernur terkait Bank Banten


Sebelumnya, anggota DPRD Banten dari Fraksi PDI Perjuangan mulai menggalang tanda tangan untuk menggulirkan usulan hak interpelasi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pemindahan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Banten dari Bank Pembangunan Daerah Provinsi Banten (Bank Banten) ke Bank BJB.

Indah Rusmiati mengatakan, upaya tersebut ditempuh dalam rangka membela kepentingan masyarakat dan menjalankan hak sebagai anggota DPRD Banten, untuk menanyakan langkah yang sudah diambil Gubernur Banten Wahidin Halim terkait pemindahan RKUD Banten ke Bank BJB.

Menurutnya, syarat dalam pengajuan hak interpelasi tersebut minimal disampaikan 15 orang anggota DPRD dari dua fraksi. Selanjutnya usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banten.

Sebelumnya pada 22 April 2020, Gubernur Banten Wahidin Halim mengeluarkan surat keputusan (SK) pemindahan rekening kas umum daerah dari Bank Banten ke Bank BJB.

Pewarta: Mulyana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar