KKP paparkan aspek keseimbangan dalam budi daya perikanan

KKP paparkan aspek keseimbangan dalam budi daya perikanan

Ilustrasi: Nelayan beraktivitas di sekitar karamba budi daya ikan air tawar di Danau Rawa Pening, Desa Asinan, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aji Styawan/pd. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)

Tiga hal harus ada di setiap pengambilan keputusan kita
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam membuat kebijakan pembudidayaan komoditas sektor perikanan selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, serta kelestarian alam laut Nusantara.

"Tiga hal harus ada di setiap pengambilan keputusan kita," kata Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja dalam webinar tentang pengelolaan sumber daya lobster di Jakarta, Kamis.

Sjarief mencontohkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12/2020 yang mengatur tentang pembudidayaan lobster mengandung makna pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan.

Baca juga: KKP: Era normal baru akan dongkrak permintaan ekspor perikanan

Dengan adanya aturan yang mendorong pembudidayaan lobster dan membolehkan ekspor benih lobster dengan syarat ketat, menurut dia, maka ke depannya juga akan menjamin adanya sumber pendapatan bagi negara, lahan penghasilan untuk masyarakat, serta kelestarian alam itu sendiri.

Pembicara lainnya Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyatakan bahwa kunci dari pembudidayaan berkelanjutan adalah jangan sampai mengalami kelebihan kapasitas.

Slamet juga mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait dari pembudidayaan komoditas lobster yaitu pemanfaatan potensi lahan yang belum optimal, sertifikasi sistem produksi yang baik dan benar, tracebility atau keterlacakan, kelembagaan dan infrastruktur serta sistem logistik yang masih belum memadai.

Selain itu permasalahan lainnya adalah terkait dengan kompetensi SDM, manajemen pengendalian penyakit yang diderita lobster yang dibudidayakan, serta persoalan pemasaran produk dan akses pasar.

Baca juga: Menteri KKP nyatakan regulasi lobster kebijakan yang terkendali

Baca juga: KKP: Lebih untung budi daya lobster dibanding ekspor benih


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar