Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam tangkapan layar saat memberikan keterangan pers terkait pemulihan ekonomi nasional daring di Jakarta, Kamis (4/6/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Itu kewajiban pemerintah yang harus dibayar
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah segera membayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina sebesar Rp90,42 triliun karena merupakan kewajiban pemerintah setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak terkait program pemulihan ekonomi dampak COVID-19.

“Kami tidak mengklaim kompensasi Pertamina dan PLN sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Itu kewajiban pemerintah yang harus dibayar,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kompensasi itu masuk dalam komponen belanja negara sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN dalam APBN 2020.

Adapun rinciannya adalah Pertamina mendapatkan kompensasi sebesar Rp45 triliun terdiri dari kompensasi dalam Perpres No 54 tahun 2020 sebesar Rp7,17 triliun dan kompnesasi dalam dukungan tambahan sebesar Rp37,83 triliun.

Sedangkan PLN, mendapatkan kompensasi sebesar Rp45,42 triliun terdiri dari kompensasi dalam Perpres 54 tahun 2020 sebesar Rp7,17 triliun dan kompensasi dalam dukungan tambahan sebesar Rp38,25 triliun.

Untuk PLN, diusulkan akan dibayar kompensasinya secara penuh dan Pertamina dibayar 50 persen tahun ini dan sisanya diangsur hingga tahun 2022.

“Kompensasi itu ketika realitanya mungkin lebih tinggi dari yang ditetapkan dari UU APBN,” katanya.

Febrio menyebut selama bertahun-tahun pemerintah belum membayar kompensasi kepada dua BUMN tersebut karena masih dianggap mampu menanggung beban.

Namun di sisi lain keduanya juga perlu didukung karena menyangkut posisi mereka sebagai perusahaan global.

“Ketika dia berada di pasar global, ia menjadi representasi pemerintah juga, dia ada peran sovereign, jika kondisi keuangan tidak baik, itu menjadi contingency liability bagi pemerintah sehingga pemerintah memasukkan itu sebagai bagian pertimbangan,” katanya.

Baca juga: Mantan Menteri BUMN: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada BUMN
Baca juga: Ekonom: Pencairan dana kompensasi BUMN solusi pertumbuhan ekonomi
Baca juga: Indef: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada Pertamina


Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mempersoalkan besaran kompensasi pelanggan PLN

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar