Makassar (ANTARA News) - Kriteria pimpinan DPRD seharusnya seorang figur muda yang cerdas, visioner dan memiliki pengalaman kepemimpinan di beberapa organisasi kemasyarakatan.

Anggota legislatif terpilih Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) untuk DPRD Makassar, Mujiburrahman di Makassar, Minggu, mengatakan, kriteria tersebut diperlukan sebab hal itu terkait langsung dengan peningkatan kinerja dan citra anggota DPRD kedepan.

Ia mengatakan, sekarang ini bukan lagi saatnya memilih pemimpin DPRD Makassar hanya karena latar belakang pernah menjabat sebagai anggota dewan.

Namun yang patut dipertimbangkan yakni, keaktifannya berinteraksi dengan seluruh "stake holder" di lapisan masyarakat dan rekam jejak sejauh mana upayanya menggolkan kepentingan masyarakat selama ini.

"Kita semua pasti ingin DPRD Makassar sebagai lembaga representasi rakyat bekerja lebih maksimal, sehingga pemimpin yang dipilih harus memiliki kemampuan memahami esensi aspirasi masyarakat dan mampu memprediksikan dampak dari sebuah program kerja.

Kemampuan itu hanya bisa diperoleh jika pemimpin itu visioner dan memiliki pengalaman organisasi kemasyarakatan yang baik," kata Ketua PDK Kecamatan Tallo, Makassar, tersebut.

Menurutnya, secara pribadi, kriteria seperti itu dilihatnya terdapat pada figur anggota legisltif terpilih dari Partai Golkar, Farouk M. Betta.

Semua syarat untuk menjadi pemimpin yang bisa membawa kinerja dan pencitraan DPRD Makassar lebih baik, menurut Mujiburrahman, melekat pada Farouk yang sudah ditetapkan sebagai ketua sementara DPRD Makassar dari Partai Golkar.

"Melihat situasi saat ini, Golkar memang secara otomatis bisa menempatkan kadernya sebagai ketua, namun saya melihat, dari beberapa figur yang ditawarkan, sosok Pak Farouk yang sangat pas," katanya.

Sementara itu, terkait persiapan menghadapi masa tugas setelah pelantikan pada 8 September 2009, lima anggota legislatif terpilih PDK untuk DPRD Makassar intens melakukan berbagi wawasan dengan pengurus partai, terutama pengurus tingkat kecamatan.

"Ini adalah wadah pelatihan kemampuan sekaligus kesigapan anggota dewan terpilih PDK dalam menjalankan tugas keparlemenan nanti. Para pengurus kecamatan dipanggil uuntuk mendebat semua argumen anggota dewan terpilih," ujarnya.

Mujiburrahman menambahkan, topik pekan ini yakni pembahasan tata tertib (Tatib). Tatib tersebut perlu didiskusikan agar lebih dipahami, sebab hal itu menjadi dasar hukum pelaksanaan kelembagaan DPRD kedepan.

"Kalau tatib betul-betul bisa dipahami, saya yakin semua anggota dewan mampu menjalankan tugasnya dengan baik," kata politisi Forum caleg Muda (FCM) itu.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009