"Tak mungkin membicarakan normalisasi sementara Israel menolak untuk melakukan tindakan penting apa pun," kata Moussa pada suatu taklimat bersama dengan Kepala Politbiro HAMAS Khaled Meshaal. Ia menambahkan posisi Israel takkan membawa kepada kemajuan apa pun ke arah proses perdamaian.
Moussa mengesampingkan setiap tindakan yang diambil oleh negara Arab guna melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan menyerukan penutupan masalah normalisasi.
"Saya tak percaya bahwa ada pemerintah Arab yang dapat menawarkan hadiah normalisasi di piring perak," katanya. Moussa juga mengatakan, "Masalah tersebut harus ditutup".
Ia memperingatkan, "Jika kami mengetahui bahwa seseorang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, saya percaya akan ada reaksi yang sangat keras di seluruh dunia Arab".
Sementara itu Meshaal mengumandangkan pernyataan Moussa, dan mengatakan ia menentang tindakan memberi Israel hadiah normalisasi.
Pernyataan Moussa disampaikan setelah harian Israel, Jerusalem Post, Jumat, melaporkan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bermaksud menyetujui rencana pekan ini bagi pembangunan ratusan rumah baru di Tepi Barat Sungai Jordan, sebelum mempertimbangkan moratorium "selama beberapa bulan lagi" mengenai pembangunan lebih lanjut.
Pada Sabtu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pernyataan Israel mengenai peningkatan pembangunan permukiman tersebut "tak dapat diterima" dan "tak berarti". Ia menyerukan pembekuan total semua pembangunan permukiman sebagai syarat bagi pertemuannya dengan Netanyahu.
Sebanyak 450.000 orang Israel tinggal di lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat, termasuk di Jerusalem Timur, milik Arab.
Pada Ahad, Netanyahu menyatakan negaranya tampaknya akan mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat pada akhir pekan ini, mengenai kegiatan permukiman di Tepi Barat, demikian laporan harian setempat Ha`aretz.
Kesepakatan tersebut akan dituntaskan selama kunjungan mendatang utusan Presiden AS Barack Obama, mengenai Timur Tengah, George Mitchell, kata Netanyahu pada pertemuan dengan para menteri dari partai "hawkishnya", Partai Likud, sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
