"Ini untuk meningkatkan cakupan layanan untuk melindungi masyarakat dari produk yang berisiko mengganggu kesehatan. Juga agar pemeriksaan bisa lebih efisien, petugas bisa mengambil sampel dan langsung memeriksa tanpa harus kembali ke kantor BPOM dulu," kata Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib di Jakarta, Senin.
Kedelapan unit mobil laboratorium keliling bernilai masing-masing Rp200 juta itu dilengkapi dengan peralatan laboratorium untuk pengujian cepat obat palsu, cemaran bahan berbahaya pada makanan serta media informasi masyarakat berupa buku, brosur dan komik.
Menurut Husniah, petugas BPOM akan melakukan pengawasan terhadap makanan dan kosmetik mengandung bahan berbahaya, obat palsu, produk tanpa izin edar, produk kadaluwarsa menggunakan mobil laboratorium keliling itu secara rutin.
"Setiap hari mobil-mobil berlogo BPOM itu akan berkeliling, mendatangi pasar modern dan pasar tradisional untuk mengambil sampel dan melakukan pengujian," katanya.
Pihaknya, kata Husniah, bekerja sama dengan otoritas terkait pada pemerintah daerah seperti dinas kesehatan, perusahaan daerah pasar, dan balai pengawas obat dan makanan dalam melakukan kegiatan pengawasan.
Ia menambahkan, selama bulan Ramadhan penggunaan mobil laboratorium keliling akan difokuskan untuk pemeriksaan produk makanan yang mengandung bahan berbahaya seperti formalin, borax, rhodamin B, methanil yellow, arsen, dan sianida.
"Selanjutnya, perangkat laboratorium di dalamnya bisa diganti sesuai kebutuhan, apakah untuk pemeriksaan obat palsu atau kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya," katanya.
Berharap Dapat Tambahan
Husniah mengatakan, untuk sementara mobil laboratorium keliling hanya bisa dioperasikan di wilayah DKI Jakarta dan Serang karena jumlahnya masih terbatas.
"Kami berharap, ini bisa jadi pemancing supaya selanjutnya pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk operasi mobil laboratorium keliling ini," katanya.
Idealnya, kata dia, paling tidak dibutuhkan sekitar 150 unit mobil laboratorium untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia.
Namun sayangnya, lanjut dia, pemerintah belum mengalokasikan anggaran memadai untuk pengawasan obat dan makanan sehingga dalam waktu dekat hal itu belum bisa diwujudkan.
"Tahun ini anggaran untuk BPOM hanya Rp660 miliar, tahun depan malah diturunkan lagi menjadi Rp629 miliar," kata Husniah Rubiana Thamrin Akib. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
