Qalqilya (ANTARA News) - Pemerintah Presiden Palestina Mahmoud Abbas memecat seorang walikota Hamas di satu kota di Tepi Barat, Sabtu, dengan tuduhan salah urus keuangan, tindakan yang dianggap sebagai akan memperumit upaya untuk mengakhiri permusuhan antarkelompok.

Menteri Pemerintah Lokal Palestina Khaled al-Qawasmeh mengatakan kepada Reuters, walikota Qalqilya Wajih Qawas dan 15 aggota dewannya telah digantikan oleh seorang pendukung setia kelompok Fatah yang sekuler pimpinan-Abbas hingga pemilihan setempat dapat diadakan.

Qawasmeh menuduh utang kota itu telah lebih dari empat kali lipat jumlahnya sejak Qawas terpilih pada 2005, dari 17 juta shekel menjadi sekarang ini 75 juta shekel (4,5 juta menjadi 20 juta dolar).

"Kotapraja itu tidak menanggapi peringatan berulang kali kami untuk membetulkan kondisi keuangan mereka. Keputusan itu berdasarkan pada alasan administrasi," kata Qawasmeh.

Qawas, seorang anggota gerakan Islam Hamas, menuding ia dipecat oleh pemerintah dukungan-Barat pimpinan-Abbas karena alasan politik.

Ia mengaku telah membuat peningkatan di kota Palestina yang berbatasan dengan Israel Tengah itu.

"Kami dipilih oleh rakyat dan kami akan tinggal hingga pemilihan baru diadakan," tegas Qawas pada Reuters melalui telepon.

Hamas menguasai sekitar 60 pemerintah lokal Palestina di Tepi Barat yang diduduki sejak pemilihan dewan kota pada 2005, tapi Qalqilya adalah tempat bentrokan senjata mematikan yang menyebabkan enam orang tewas dalam pertempuran antara polisi Abbas dan orang-orang bersenjata Hamas, Mei.

Pemilihan setempat baru telah ditangguhkan sebagian karena perselisihan antara Fatah dan Hamas setelah Hamas merebut Gaza pada 2007, satu tahun setelah gerakan Islam itu mengalahkan Fatah yang lama dominan dalam pemilihan parlemen.

Mesir telah menengahi serangkaian pembicaraan yang ditujukan untuk menyembuhkan keretakan yang dianggap sebagai ancaman yang akan memperlemah upaya Palestina untuk mendirikan sebuah negara, dengan pembelahan secara politik Palestina antara Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan Hamas menolak untuk mengakui Israel.

Para pejabat Palestina mengatakan Kamis bahwa Mesir belakangan ini mengusulkan penangguhan baru dalam pemilihan presiden dan legislatif yang sedianya diadakan Januari untuk memungkinkan lebih banyak waktu bagi pembicaraan rekonsiliasi.(*)

Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009