Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat di Pittsburgh, Kamis, mengingatkan bahwa jika berkepanjangan, kisruh tentang kepemimpinan KPK dapat mengganggu iklim usaha.
Hidayat berada di Pittsburgh dalam rangka mendampingi Presiden Yudhoyono yang sedang menghadiri pertemuan dua hari dengan para pemimpin kelompok negara 20, KTT G-20.
"Kalau berkepanjangan, itu tidak akan memberikan kepastian. Sebab salah satu faktor yang diinginkan (dunia usaha, red) adalah pemerintah konsisten melaksanakan pemberantasan korupsi dan bersih," kata Hidayat ketika menjawab pertanyaan wartawan.
Pemerintah, ujarnya, harus membuktikan bahwa mereka bisa dipercaya untuk mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.
"Karena itu, langkah pemerintah untuk meberikan nama-nama Plt yang tiga orang itu harus segera diputuskan," katanya.
Hidayat menyambut baik langkah Presiden Yudhoyono yang telah membentuk tim perekomendasi tiga nama Plt pimpinan KPK.
Langkah itu dinilai akan menguatkan citra bahwa Indonesia serius membentuk pemerintahan yang bersih.
Tim tersebut terdiri dari lima tokoh, yaitu Menko Polhukam Widodo AS, Menkum HAM Andi Mattalata, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki serta praktisi dan pegiat hukum Adnan Buyung Nasution dan Todung Mulya Lubis.
"Saya kira dengan dilibatkannya Todung (Mulya Lubis, red) dan Buyung (Adnan Buyung Nasution, red), ini memberikan kredibilitas bahwa pemerintah tidak subyektif," kata Hidayat.
Sambutan positif tentang pembentukan tim perekomendasi, juga diungkapkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi, yang terlihat yakin bahwa iklim investasi tidak akan terganggu kendati kisruh kepemimpinan sedang berlangsung.
Keyakinannya itu didasarkan pada kemampuan Presiden Yudhoyono yang menurutnya tidak akan membiarkan masalah apapun di Indonesia mengganggu iklim investasi.
"Saya tetap yakin bahwa Pak SBY ini `champion`, punya kepemimpinan yang sangat baik terhadap kegiatan ekonomi yang efisien," kata Lutfi, yang juga berada dalam rombongan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Pittsburgh.
Menurutnya, Yudhoyono sangat menyadari bahwa pemberantasan korupsi adalah bagian dari komitmen untuk menciptakan perekonomian Indonesia yang efisien.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
