"Belanja pegawai mengalami penurunan dari RAPBN sebesar Rp3,6 triliun dari Rp161,7 triliun yang dianggarkan dan yang disetujui sebesar Rp158,1 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam.
Adanya penurunan ini, Menurut Sri, karena adanya reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara di dalam Kementerian Negara/Lembaga.
"Belanja Pegawai ini juga sebagai penyeimbang inflasi sebesar 5 persen dari gaji dan pensiun pokok kepada PNS, TNI, Polri dan pensiunan," ujarnya.
Kemudian dalam belanja pegawai juga ada peningkatan uang makan untuk PNS dan uang lauk-pauk TNI/Polri sebesar Rp20 ribu dan Rp40 ribu, Jaminan pemeliharaan kesehatan Menteri dan Pejabat tertentu serta penambahan 100 ribu pegawai baru pusat.
Belanja Pemerintah Pusat pada APBN 2010 adalah sebesar Rp725,2 triliun dan meningkat Rp25,6 triliun dari yang diajukan dalam RAPBN.
Selain Belanja Pegawai, yang tercantum dalam belanja pemerintah pusat adalah Belanja Barang yang disepakati sebesar Rp103 triliun untuk sensus penduduk pada 2010 Rp3,3 triliun dan promosi pariwisata Rp25 miliar.
Kemudian untuk Belanja Modal sebesar Rp83,2 triliun yang digunakan untuk alutista Departemen Pertahanan Rp10,2 triliun, Infrastruktur ketenagalistrikan Rp4,5 triliun, Infrastruktur transpotasi Rp 23,2 triliun, Infrastruktur Irigasi, Bendungan, penanggulangan Banjir Rp8 trilun dan Pembangunan sarana pengadaan air bersih Rp3 triliun.
Dan untukbelanja hibah dialokasikan sebesar Rp7,2 triliun, bantuan sosial disepakati Rp69,6 triliun dan belanja lain-lain sebesar Rp30,7 triliun.
Menurut Sri Mulyani, anggaran belanja ini diutamakan untuk program-program prioritas seperti meningkatkan program kesejahteraan rakyat (PNPM,BOS, Jamkesmas, Raskin dan berbagai subsidi lainnya), meningkatkan pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, proyek padat karya dan stimulus fiskal bila diperlukan.
Kemudian untuk mendorong revitalisasi industri serta pemulihan dunia usaha termasuk insentif perpajakan dan bea masuk, meneruskan reformasi birokrasi, meningkatkan pengadaan alutista, menjaga anggaran pendidikan 20 persen dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
