"Ke 14 program tersebut menjadi prioritas pemerintah, menteri dan pejabat Kementerian BUMN periode berikutnya," katanya.
Menurut Said, 14 agenda prioritas meliputi, reformasi birokrasi, reformasi kepemimpinan BUMN, peningkatan koordinasi antar lembaga, program "right sizing", restrukturisasi dan penyelesaian BUMN rugi.
Selanjutnya program privatisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI)/SLA, penyelesaian Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDS).
Adapun program lainnya, penataan sistem remunerasi, penyesuaian sistem akuntansi, penetapan dividen, pembentukan BUMN Fund, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Menurut Said, 14 program prioritas tersebut tertuang dalam "Memori Jabatan Menteri Negara BUMN Periode Kabinet Indonesia Bersatu tahun 2004-2009", yang segera disampaikan kepada pemerintahan kabinet 2009-2014.
"Sebelum sebelum Kabinet Indonesia Bersatu berakhir laporan ini sudah harus disampaikan oleh Menneg BUMN Sofyan Djalil kepada pemerintah," katanya.
Secara keseluruhan diutarakan Said, pada periode 2004-2009 kinerja BUMN melonjak tajam, bahkan parameter kinerja keuangan meningkat rata-rata di atas 150 persen dibanding periode lima tahun sebelumnya.
Peningkatan tercermin dari peningkatan modal, aset, pendapatan, laba bersih, belanja modal, setoran dividen, hingga menurunkan jumlah BUMN rugi.
Dari sisi total aset BUMN, terjadi kenaikan 165,94 persen, dari Rp1.191,87 triliun tahun 2004 menjadi Rp1.977,8 triliun pada 2008.
"Total aset hingga akhir 2009 belum dihitung karena periodenya belum berakhir. Tetapi akan terjadi kenaikan yang besar lagi," tambah Said.
Saat bersamaan, ekuitas naik 143 persen dari Rp336 triliun menjadi Rp326 triliun, pendapatan naik 220 persen dari Rp527 triliun menjadi Rp1.162 triliun, laba bersih naik 212 persen menjadi Rp78,5 triliun dari sebelumnya Rp36,9 triliun
Adapun belanja operasional (opex) pada 2004-2008 mencapai Rp1.028 triliun, melonjak 227 persen dari Rp453 triliun periode sebelumnya.
Said menjelaskan, berdasarkan pengalaman pada periode 2004-2009, dan dengan mempertimbangkan karakteristik permasalahan yang dihadapi BUMN, maka kebijakan pembinaan BUMN harus didasarkan pada tiga aspek yaitu, pertama, secara korporasi dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, secara birokrat dapat dilaksanakan, dan ketiga, secara politik dapat diterima.(*)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
