Ganjar bakal proses hukum pengguna SKD "aspal" pada PPDB 2020

Ganjar bakal proses hukum pengguna SKD "aspal" pada PPDB 2020

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat memimpin rapat evaluasi PPDB 2020. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)

Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Disdukcapil untuk melakukan 'cleansing' data agar ini benar-benar akurat
Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bakal memroses hukum masyarakat yang terbukti menggunakan surat keterangan domisili (SKD) asli tapi palsu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK 2020.

"Soal SKD ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur. Jangan gunakan SKD 'aspal' karena dia tidak tinggal di situ, bukan tidak mungkin kalau ini masif (penggunaan SKD 'aspal', red), saya gandeng kepolisian dan penegak hukum karena ini termasuk pemalsuan data," katanya di Semarang, Selasa.

Ganjar mengungkapkan, berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, banyak calon siswa yang menggunakan SKD, khususnya di beberapa sekolah favorit di Provinsi Jateng.

Baca juga: Pemerhati: Orang tua yang mampu jangan ngotot anaknya masuk negeri

Terkait dengan hal itu, dirinya meminta Disdikbud Jateng untuk mengerahkan semua guru yang ada di provinsi setempat melakukan validasi dan verifikasi, termasuk diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.

"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Disdukcapil untuk melakukan 'cleansing' data agar ini benar-benar akurat," ujarnya usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerja gubernur.

Tidak hanya soal SKD, Ganjar juga mewanti-wanti terkait dengan adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu sehingga pihaknya meminta Disdikbud Jateng jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi data-data pendaftar.

"Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas," ucap Ganjar menegaskan.

Baca juga: Kepala sekolah Jateng agar verifikasi data PPDB antisipasi kecurangan

Sementara itu, Kepala Disdikbud Jateng Provinsi Jateng Jumeri menambahkan, penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah-sekolah yang masih dipandang favorit dan pihaknya menegaskan akan melakukan pengecekan dengan teliti terkait kebenaran SKD itu.

Ia memastikan bahwa semua pendaftar yang menggunakan SKD akan dicek kebenarannya dan juga telah rapat dengan seluruh jajaran kepala sekolah se-Jateng terkait pengecekan ini.

"Nanti seluruh guru akan ditugaskan melakukan pengecekan. Tak hanya SKD, tapi juga persyaratan lain termasuk sertifikat kejuaraan," tuturnya.

Baca juga: PPDB 2020 dengan zonasi bertujuan agar warga miskin tak tersingkir

Baca juga: Ganjar prioritaskan anak tenaga kesehatan dalam PPDB Jateng

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pameran UMKM virtual jadi solusi pemasaran di tengah pandemi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar