"Kondisi itu berpengaruh negatif pada upaya pembinaan dan motivasi terhadap pasangan usia subur (PUS) dalam menggunakan kontrasepsi mantap," kata Kepala BKKBN pusat Sugiri Syarief di Denpasar, Kamis.
Dalam serangkaian kunjungan kerja di Bali untuk mencanangkan program KB TNI terpadu, Sugiri mengatakan bahwa berkurangnya institusi KB akibat adanya mutasi yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota yang tidak lagi menekankan keberhasilan program KB.
Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan sub-PPKBD yang sebelum pelaksanaan otonomi daerah bertugas sebagai pembina peserta KB, jumlahnya kini menurun drastis.
Statistik BKKBN mencatat pada Juni 2008 terdapat 83.911 PPKBD dan 387.973 sub-PPKBD, namun jumlah tersebut kini menurun tajam.
Sugiri Syarief menjelaskan, penurunan yang sama juga terjadi pada jumlah pengendali lapangan atau pengawas petugas penyuluh lapangan keluarga berencana (PPLKB) di tingkat kecamatan hampir di seluruh daerah di Indonesia.
Data terakhir menunjukkan PPLKB di Indonesia sebanyak 4.486 orang dan PLKB 19.566 orang atau 75 persen dari jumlah sebelum desentralisasi.
Demikian pula penyebaran PPLKB maupun PLKB tidak lagi merata di desa di seluruh provinsi di Tanah Air.
Sebelum otda seorang PLKB menangani dua hingga tiga desa/kelurahan, namun sekarang harus mampu menjangkau empat hingga lima desa/kelurahan.
Bahkan ada provinsi di Indonesia yang kini tidak lagi memiliki PLKB atau PKB karena telah dialihtugaskan ke instansi lain.(*)
Pewarta:
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
