"Menpora tidak harus mantan atlet. Atlet saja tidak cukup, oleh karena itu, aspek akademis juga harus diperhitungkan," kata Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Olah raga dan Kesehatan (FPOK) Universitas Pendidikan Indonesia tersebut di Bandung, Sabtu.
Dikatakannya, kondisi keolahragaan Indonesia yang semakin terpuruk, tidak lepas dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan di bidang Olah raga.
"Dana yang dikeluarkan untuk pengembangan Olah raga sebenarnya sudah cukup besar, tetapi ada kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan," kata Nina.
Ia juga menambahkan, dana yang dikucurkan untuk seminar-seminar, lokakarya dan kegiatan sejenis, akan tidak efektif apabila tidak disertai dengan perubahan dari pemerintah dan sikap profesional dari masyarakat Olah raga itu sendiri.
Selain dari segi dana, sistem pembinaan atlet belum baik, terlihat dari penyiapan atlet-atlet untuk kejuaraan dilakukan dengan waktu yang singkat.
""Seperti di Malaysia , mereka menyiapkan atlet-atlet untuk kejuaraan dua tahun sebelum perlombaan. Atlet-atlet yang diturunkan pun berupa atlet kelas dua dan tiga, sedangkan atlet kelas satu disekolahkan ke luar negeri," ungkap Nina yang juga menjabat sebagai Ketua Pengembangan SDM KONI Jabar.
Dipihak lain, profesi atlet yang tidak prospektif juga menjadi momok di masyarakat. Atlet belum bisa dijadikan sebagai pegangan hidup.
Kurangnya kesejahteraan atlet menyebabkan prestasi menurun, secara tidak langsung materi juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan atlet mencapai prestasi.
?Menpora sejauh ini telah berhasil memberi penghargaan kepada para atlet, tetapi sayangnya masih belum merata. Masih banyak atlet-atlet terdahulu yang sudah mengharumkan nama bangsa, tetapi kurang mendapatkan penghargaan dari pemerintah,?katanya.
Harapan bagi menpora yang akan datang supaya lebih memperhatikan kesejahteraan atlet.
Sementara itu, Ketua II KONI Jabar Amung Ma`mun berharap kepada calon menpora yang akan datang dapat memperbaiki kinerja pemerintahan yang lalu.
"Pemerintahan telah berhasil membuat payung hukum di bidang Olah raga dan juga berhasil merancang UU kepemudaan," papar Amung yang pernah menjabat sebagai Dekan FPOK UPI Bandung.
Untuk catatan ke depannya, Amung berpendapat agar pemerintah mempunyai sistem yang jelas. Sistem tersebut mengatur tujuan-tujuan Oleh raga secara makro dan berjangka panjang dari provinsi ke daerah-daerah, agar dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah.
Menurut dia, ada empat hal yang harus menjadi concern utama pemerintah untuk meningkatkan bidang Olah raga di Indonesia yaitu; 1) Kebijakan pemerintah berupa program pendidikan Olah raga yang diterapkan di sekolah-sekolah. 2) Infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan olah raga. 3) pengembangan tenaga profesional bidang keolahragaan. 4) penerapan sistem penghargaan pada atlet.
Saat ini program pemerintah yang telah berjalan, salah satunya adalah PAL (pembinaan Atlet Andalan). Hal ini bertujuan untuk mencari bibit-bibit unggul dari daerah, katanya. (*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
