Direktur Perburuhan Malaysia Ismail Abdul Rahim mengatakan, dengan merekrut pembantu dari Kamboja, Filipina dan Thailand maka akan ada pilihan bagi majikan Malaysia sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembantu asal Indonesia, demikian menurut kantor berita Bernama, Rabu.
Hingga saat ini, ada 251.255 pembantu asing yang legal (ada kontrak kerja) di Malaysia, di mana 230.141 pembantu asing atau 92 persen dari Indonesia. Jumlah itu belum termasuk jumlah pembantu ilegal.
Indonesia sejak 26 Juni 2009 menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja pembantu rumah tangga ke Malaysia akibat munculnya kasus-kasus penyiksaan pembantu oleh majikan. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk merevisi MoU bilateral tahun 2006 untuk memperbaiki kondisi kerja pembantu asing di Malaysia.
Kedua negara telah sepakat bahwa paspor nantinya tidak lagi dipegang majikan, tapi dipegang oleh pekerja. Kedua, ada hari libur satu hari dalam seminggu bagi pembantu. Ada gaji minimal dan maksimal serta ada tim pengawas bersama kedua negara dalam memonitor kesepakatan.
Walau sudah ada kesepakatan tapi kedua negara belum melakukan penandatanganan revisi MOU tahun 2006 sehingga kebijakan penghentian pengiriman pembantu rumah ke Malaysia belum dicabut.
Keinginan Malaysia merekrut pembantu asing dari negara lain sering dikemukakan di pers namun kenyataannya tidak berjalan. Pertama, Filipina telah menetapkan gaji pembantunya sekitar RM 1.400 per bulan yang sulit dipenuhi majikan Malaysia. Apalagi, Filipina punya aturan yang ketat soal pembantunya.
Begitu juga dengan Kamboja dan Thailand, kemungkinan besar kedua negara itu akan menetapkan gaji yang tinggi dan syarat yang ketat guna melindungi pembantunya bekerja di Malaysia. Faktor bahasa juga menjadi kendala bagi pembantu asing di Malaysia.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
