"Dari indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, yang hadir disini tidak ada yang mengganggap level 6 persen sudah memadai," ujarnya seusai memimpin rapat koordinasi terakhir bidang ekonomi di Jakarta, Rabu.
Salah satu cara adalah memperbaiki birokrasi yang berhubungan dengan masalah struktural seperti masalah pertanahan yang menjadi salah satu bahan untuk evaluasi.
"Kita harus mampu mengakselerasi target dan koordinasi antar eksekutif, legislatif dan yudikatif harus ditingkatkan karena yang duduk dalam pemerintahan harus mampu berfungsi secara maksimal,"ujarnya.
Kemudian, Sri mengatakan birokrasi hendaknya berada dibawah kepempimpinan kementerian untuk hal-hal seperti revitalisasi industri dengan konsistensi kebijakan dimulai dari masalah pasokan energi atau gas dan kemudian memberikan modal untuk membangun industri yang baru sama sekali.
"Ini harus dilakukan karena banyak industri merupakan warisan dari jaman orba sehingga umur dari manufaktur dan pabriknya sudah tua yang membuat produksinya menjadi menurun,"ujarnya.
Dan terakhir Sri menambahkan untuk berkoordinasi dengan sektor swasta yang menjadi katalis penting bagaimana mendudukkan peranan pemerintah dalam bidang ekonomi.
"Kita bisa berkoordinasi dengan sektor swasta untuk berkoordinasi dalam bidang ekonomi serta pelaksanaan mekanismenya ketika berinteraksi dengan masyarakat luas,"ujarnya.
Mengenai gambaran mengenai kabinet untuk pemerintahan mendatang khususnya dalam bidang ekonomi, Sri mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Kita serahkan kepada presiden dan wapres karena beliau berdua adalah figur yang sudah memahami konstalasi politik dan memiliki jam terbang sangat tinggi untuk mengetahui struktur apa yang terbaik dan plus minusnya," ujarnya.
Untuk itu, Sri yang juga mejabat sebagai Menteri Keuangan ini berharap figur yang terpilih merupakan figur atau tim yang dapat memberikan konsistensi kebijakan terhadap keberlanjutan program-program seperti yang tertuang dalam APBN 2010 yang nantinya banyak mengakomodasi dan memberikan ruangan bagi pemerintah baru.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
