Mendikbud lepas 4.504 mahasiswa KKN PPM UGM secara daring

Mendikbud lepas 4.504 mahasiswa KKN PPM UGM secara daring

Sebanyak 4.504 mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan KKN PPM UGM Daring dilepas Mendikbud secara virtual di Balai Senat UGM, Senin (29/6/2020). ANTARA/HO/Humas UGM/pri.

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim melepas sebanyak 4.504 mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) secara daring di Balai Senat UGM Yogyakarta, Senin.

Ribuan mahasiswa yang dilepas secara virtual itu akan diterjunkan di 27 provinsi, 77 kabupaten, dan 263 desa di seluruh Indonesia dari 29 Juni hingga 18 Agustus 2020.

"Saya salut dengan inovasi ini. KKN UGM itu jadi salah satu inspirasi kami untuk program Kampus Merdeka," kata Mendikbud lewat komunikasi secara virtual.

Nadiem mengapresiasi inovasi UGM dalam melakukan program kegiatan KKN. Kegiatan yang biasanya dilakukan dengan terjun ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan warga dilaksanakan secara daring untuk melindungi kesehatan dan keselamatan mahasiswa serta masyarakat dari penularan COVID-19.

Baca juga: Mendikbud: Pendidikan tinggi tetap lakukan pembelajaran via daring

Selain pelaksanaan secara daring, Mendikbud juga mengapresiasi berbagai tema program KKN yang dilakukan mahasiswa seputar penanggulangan COVID-19.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga meminta mahasiswa melakukan pendidikan dan pengajaran bagi siswa sekolah dasar yang selama ini kesulitan belajar karena keterbatasan akses pada teknologi.

"Saya harap semester depan banyak mahasiswa UGM dan kampus lain membimbing anak SD belajar dari rumah, menjadi pembimbing pembelajaran mereka," kata dia.

Menurut dia, periode kegiatan KKN selama kurang lebih dua bulan belum cukup. Konsep Kampus Merdeka yang ia canangkan nantinya selama dua semester mahasiswa akan belajar di luar kampus untuk kegiatan KKN dan magang serta pertukaran mahasiswa.

Baca juga: Mendikbud keluarkan kebijakan keringanan UKT

"Melakukan program dengan mengambil seperempat waktu mahasiswa S-1. Satu tahun dari empat tahun (kuliah) bisa dilakukan di luar kampus. Mereka harus belajar di luar kampus," kata dia.

Rektor UGM Prof Panut Mulyono mengatakan program KKN merupakan kegiatan proses pembelajaran di kampus dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkan empati dan kepedulian mahasiswa pada permasalahan riil masyarakat.

Namun, di tengah masa pandemi COVID-19, kata dia, tidak memungkinkan interaksi mahasiswa dengan masyarakat sehingga dilakukan secara daring.

"Kami tidak ingin mahasiswa terlambat masa studinya apalagi KKN sebagai mata kuliah wajib yang harus terus terselenggara dan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan mahasiswa serta masyarakat," katanya.

Baca juga: Kemendikbud bantu sekolah swasta terdampak pandemi dengan BOS

Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo dalam sambutan pengarahannya menyampaikan agar mahasiswa mengedukasi masyarakat yang selama ini mengalami kekhawatiran terhadap COVID-19.

Apalagi, kegiatan vaksinasi di posyandu hingga suntik KB pun tidak lagi berjalan karena takut tertular. "Mahasiswa bisa mengedukasi warga soal COVID-19," katanya.

Selain edukasi pencegahan COVID-19, Ganjar juga meminta mahasiswa membantu pendataan secara digital terhadap kelompok masyarakat yang selama ini terdampak COVID-19. "Banyak data penyerahan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena data yang tidak tepat," kata Ganjar.

Baca juga: Kemendikbud bantu dana uang kuliah tunggal untuk mahasiswa PTS

Sementara itu, Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM Prof Irfan Priyambada mengatakan tema program kegiatan KKN UGM di antaranya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, pengembangan desa wisata, penguatan ekonomi kerakyatan, dan menyiapkan masyarakat menuju era normal baru.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Mendikbud: sekolah di zona kuning sudah boleh dibuka kembali

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar