Pramono yang juga Wakil Ketua DPR mengatakan hal itu usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR - MPR Jakarta, Senin.
Pramono menjelaskan bahwa penyusunan kabinet adalah kewenangan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif. PDIP tidak memberikan nama-nama kadernya untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Ada distorsi yang harus diluruskan. Kami tidak pernah mengusulkan nama karena kami tidak pernah meminta," katanya.
Pramono mengemukakan pula bahwa paling lambat hari Selasa (20/10) PDIP akan menentukan sikap mengenai posisi PDI Perjuangan apakah akan ikut bergabung dalam pemerintahan atau tidak.
PDIP memahami bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada istilah oposisi ataupun koalisi.
"Dalam diskusi saya dengan Mbak Mega, kami sepakat tidak mau lagi terjebak dalam dikotomi oposisi atau koalisi karena kami memang mengetahui bahwa dalam sistem presidensial tidak yang namanya oposisi atau koalisi. Yang ada menerapkan keseimbangan. Karena kami adanya di parlemen ya.. check and balances dilakukan di parlemen," katanya.
Namun, Pramono mengatakan di menit-menit terakhir semuanya dapat berubah. "Kami tidak pernah meminta. Jadi saya tidak bisa katakan ada berapa nama yang kami usulkan," katanya.
Pramono juga enggan menjawab ketika ditanya apakah PDIP meminta jatah yang sama dengan Partai Golkar yang mendapatkan posisi tiga menteri dalam kabinet. "Kalau dikasih tiga posisi ya.. kita hargai. Kalau tidak ya.. terserah SBY. Ini sekali lagi, keputusan presiden sendiri," katanya.
Pram tidak mau menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan PDIP tidak bergabung dengan pemerintahan lalu berada di posisi apa mengingat tidak ada oposisi di Indonesia.
"Saya tidak mau menjawab hal itu. Lihat sajalah nanti perkembangannya," katanya.
Pramono pun menjelaskan, tidak mudah bagi Megawati sebagai ketua umum yang mendapatkan mandat dari Rakernas PDI Perjuangan, untuk mengambil keputusan dalam posisi seperti ini.
Tentunya, lanjut Pramono, langkah yang utama adalah bagaimana partai ke depan tetap mempunyai identitas dan tidak kehilangan jati diri serta tetap menjadi partai simbolisasi kaum Marhaen.
"Apapun keputusannya, itulah yang menjadi concern utama sehingga apapun keputusannya diambil dalam konteks itu," katanya.
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
