Demikian pernyataan yang disampaikan Direktur Kebijakan Lingkungan dan Keselamatan Maritim Departemen Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Turisme Jepang, Hiroaki Sakashita, kepada Antara di Tokyo, Jumat, di tengah kegiatan konferensi internasional mengenai transportasi dan lingkungan.
Sedikitnya 22 negara dan 10 organisasi internasional ikut terlibat dalam konferensi yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dioksida (C02) yang disebabkan sektor transportasi di dunia. Sebanyak 23 persen emisi global dihasilkan dari sektor transportasi.
"Kami siap mengirimkan tenaga ahli untuk bertukar pikiran dan juga bantuan teknis lainnya dalam membantu menangani sistem keselamatan kelautan Indonesia. Untuk itu perlu skema kerjasama yang disepakati kedua negara dalam membangun kerjasama yang lebih luas lagi," kata Sakashita.
Masalah keselamatan di laut, katanya, membutuhkan sistem pengawasan serta mekanisme yang tegas dalam ijin berlayar, termasuk mekanisme pemberian bendera nasional bagi kapal-kapal untuk berlayar.
"Kerjasama juga perlu melibatkan badan maritim internasional (IMO) yang bisa memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi negara-negara berkembang agar sesuai dnegan standar internasional," katanya.
Sementara itu, Ketua delegasi Indonesia yang dipimpin Herry Bakti, yang juga Staf Ahli Menteri Perhubungan, mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana kerjasama tersebut, apalagi Jepang terkenal dalam masalah kelautannya, termasuk bidang keselamatannya.
"Indonesia sendiri memang sedang memacu pembenahan sektor transportasi nasional, seperti pembuatan undang-undang keselamatan, baik moda angkutan udara, laut dan kini moda angkutan darat yang sedang dalam pembahasan," katanya.
Para delegasi yang ikut dalam konferensi padat umumnya dipimpin menteri transportasi.
Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal yang dijadwalkan hadir tidak datang, karena tidak mendapat ijin dari Presiden Susilo Bambang Yudhyono, menyusul tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Sulawesi Selatan pada hari Minggu (11/1) lalu.
Organisasi internasional yang terlibat antara lain ASEAN, Komisi Eropa, ICAO (Organisasi Penerbangan Sipil Internasional), IEA (Badan Energi Internasional), IMO (Organisasi Maritime Internasional), Bank Dunia serta Badan PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC).
Konferensi itu juga menyerukan kerjasama yang lebih nyata dari negara maju dan negara berkembang untuk menggunakan energi alternatif yang lebih luas lagi. (*)
Copyright © ANTARA 2009
