Menurut Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), Soen`an H Purnomo, di Jakarta, Selasa, usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan ke-137 Dewan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).
Permintaan tersebut, katanya, didasari atas pentingnya sektor perikanan sebagai salah satu pilar untuk meningkatkan ketahanan pangan dunia.
Dalam pertemuan tersebut, ungkap Soen`an, Indonesia juga menekankan agar pembahasan dalam WSFS tidak saja menitikberatkan pada pemenuhan ketahanan pangan secara kualitatif tetapi juga harus fokus pada pentingnya pemenuhan kualitas gizi yang dikonsumsi.
"Pemenuhan gizi sebagaimana yang ditekankan Delegasi Indonesia tersebut dapat diperoleh dari sektor perikanan sebagai salah satu sumber pemenuhan gizi dan protein," ujar dia.
Selain itu Indonesia juga menekankan mengenai eratnya keterkaitan antara konsep ketahanan pangan dengan program tujuan pembangunan milenium atau "Millennium Development Goals" (MDGs), khususnya mengenai pengentasan kemiskinan dan kelaparan, katanya.
Peran sektor perikanan bagi ketahanan pangan, karena ikan sebagai protein hewani yang universal, tidak menimbulkan penyakit seperti flu babi, flu burung, atau anthrax. Bahkan ikan mampu mencerdaskan dan menyehatkan.
Berdasarkan statistik tahun 2005 hingga 2008, produksi perikanan Indonesia mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 8,24 persen dari 6,87 juta ton pada tahun 2005 menjadi 8,71 juta ton pada tahun 2008.
Produksi perikanan tersebut sebagian besar digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan telah diolah menjadi produk olahan.
Sedangkan penyediaan ikan untuk konsumsi meningkat rata-rata per tahun 7,78 persen dari 23,95 kilogram (kg) per kapita per tahun pada tahun 2005 menjadi 29,98 kg per kapita per tahun pada tahun 2008.
Diharapkan penyediaan ikan untuk konsumsi dapat sejajar dengan negara asia lainnya, seperti Jepang sebesar 110 kg per kapita per tahun, Korea Selatan sebesar 85 kg per kapita per tahun, dan Thailand sebesar 35 kg per kapita per tahun.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
Sementara di Biak tempat terdekat hanya bisa melihat & mendengar.
Pemerintah tidak pernah melihat potensi perikanan laut besar yang dimiliki Papua.
Sementara Nelayan tidak bisa kirim karena terbatas sarana & prasarana yang ada. Kirim keluar Papua saja ongkos kirim pesawat tidak sebanding dgn harga di P.Jawa
BBM u/ nelayan tdk ada. Premium Nel Rp10rb/lt.