Penolakan atas rencana aneksasi Palestina didukung banyak negara

Penolakan atas rencana aneksasi Palestina didukung banyak negara

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers secara daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7/2020). (ANTARA/Yashinta Difa)

Ada kepedulian bersama bahwa aneksasi tidak hanya akan mengancam stabilitas regional dan global, tetapi juga merusak upaya mitigasi COVID-19 secara efektif
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut penolakan terhadap rencana aneksasi wilayah Palestina di Tepi Barat oleh Israel, didukung oleh banyak negara.

Sebagai pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia telah menggalang dukungan internasional untuk menentang aneksasi tersebut, melalui surat yang dikirim Menlu RI tertanggal 27 Mei 2020.

“Saya menerima banyak tanggapan positif dari banyak negara termasuk Afrika Selatan, Brunei Darussalam, Malaysia, China, Jepang, Rusia, Tunisia, Vietnam, Mesir, Yordania, Irlandia, Prancis dan banyak lainnya serta Sekretaris Jenderal PBB dan Sekretaris Jenderal OKI,” tutur Retno dalam konferensi pers daring dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Dalam surat tanggapan yang diterimanya, Retno menjelaskan bahwa negara-negara tersebut mendukung langkah Indonesia yang memobilisasi komunitas internasional guna mencegah dan menolak rencana aneksasi.

Banyak negara juga terus menggemakan dukungan bagi upaya perdamaian yang berkelanjutan untuk mencapai solusi dua negara, yang dianggap sebagai penyelesaian ideal untuk konflik Israel-Palestina.

“Ada kepedulian bersama bahwa aneksasi tidak hanya akan mengancam stabilitas regional dan global, tetapi juga merusak upaya mitigasi COVID-19 secara efektif,” tutur Retno.

Baca juga: Retno terima banyak dukungan untuk cegah aneksasi Palestina

Baca juga: Indonesia tingkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina tahun ini


Semula Israel berencana memulai langkah aneksasi wilayah Tepi Barat pada 1 Juli 2020, sesuai pengumuman yang disampaikan pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Namun, Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi menyebut rencana aneksasi tidak mungkin dilakukan pada tanggal yang telah ditetapkan---merujuk pada perselisihan antara Netanyahu dan mitra koalisinya yang senior, Menteri Pertahanan Benny Gantz, mengenai waktu pelaksanaan aneksasi.

Setelah bertemu utusan AS pada Selasa (30/6) untuk membahas pencaplokan dalam kerangka rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden AS Donald Trump, Netanyahu mengatakan pembicaraan seperti itu akan berlanjut selama beberapa hari.

Usulan Trump menyerukan kedaulatan Israel atas sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat, di mana Israel telah membangun permukiman selama beberapa dekade, serta penciptaan negara Palestina di bawah persyaratan yang ketat.

"Ada pembicaraan yang sangat kuat dengan Israel mengenai rencana Trump," kata seorang pejabat AS kepada Reuters setelah penasihat Gedung Putih Avi Berkowitz mengakhiri perjalanannya ke Israel.

Palestina ingin mendirikan negara merdeka di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967. Palestina juga telah menolak rencana Trump, dengan mengatakan akan meniadakan keberlangsungan mereka.

Baca juga: Anggota DPR kutuk aksi aneksasi Israel terhadap Palestina

Baca juga: Menlu Israel sebut aneksasi Tepi Barat tidak mungkin terjadi 1 Juli


Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar