"Bea masuk bagi produk tuna asal Indonesia dinilai masih terlalu tinggi, mencapai 14,5 persen untuk tuna segar dan 24 persen untuk tuna kaleng," kata Direktur Pemasaran Luar Negeri DKP, Saut P Hutagalung, di Jakarta, Selasa.
Selain tinggi, ia mengungkapkan bea masuk produk tuna yang diterapkan UE juga dianggap diskriminatif apabila dibandingkan dengan negara eksportir lain yang dikenakan tarif bea masuk jauh lebih rendah.
Ia mengatakan bahkan untuk beberapa negara anggota "African, Caribbean and Pacific Group of States" (ACP), UE menerapkan tarif bea masuk nol persen.
Permintaan penurunan bea masuk produk tuna tersebut merupakan salah satu dari tiga isu pokok yang disampaikan Delegasi RI dalam "European - Indonesia Business Dialogue" (EIBD), di Brussel Belgia, awal Oktober kemarin, katanya.
Selain permintaan atas penurunan bea masuk produk tuna, pembahasan mengenai penerapan "automatic border control" terhadap tuna segar maupun beku guna pengujian kandungan logam berat yang memakan waktu rata-rata tiga hari.
Pengujian yang terbilang lama ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan penerapan yang diberlakukan bagi negara lain seperti Srilanka yang hanya tiga jam, ujar Saut.
Sebagai tindak lanjut permintaan Indonesia, EIBD sepakat untuk membentuk gugus tugas perikanan yang keanggotaanya terdiri atas wakil pemerintah serta pengusaha dari kedua belah pihak.
Rincian gugus tugas tersebut nantinya akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh Komisi Eropa melalui Departemen Perdagangan dan KADIN.
Berdasarkan volume dan nilai ekspor pada tahun 2005 hingga 2008 rata-rata kenaikan ekspor tuna atau cakalang baik segar maupun beku ke pasar produktif UE mencapai lebih dari 112 persen untuk volume ekspor dan 72,86 persen untuk nilai ekspor.
Data tahun 2008 volume ekspor tuna ke Uni Eropa adalah 12.879 ton, dengan nilai 35,029 juta Dolar Amerika atau sekitar 10 persen dari total ekspor tuna dari Indonesia. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
